Thursday, March 19, 2015

       Berpolitik yang benar adalah meniru politik Tuhan, takhollaqu bi akhlaqillah, kata hadis Nabi. Tuhan Maha Kuasa, dan kekuasaannya tak terbatas. Di sisi lain Tuhan adalah Mahas Pengasih, Penyayang dan Maha Pengampun. Menejemen dua kutub kekuasaan itu adalah keadilan, dan Tuhan Maha Adil. Jadi tujuan yang benar mengambil jalur politik adalah berusaha menggapai kursi kekuasaan agar dengan kekuasaan itu ia bisa menyebarluaskan kasih sayang kepada rakyat se adil-adilnya.

      Dari kata siyasah, bentuk isim failnya adalah sais. Orang Betawi menggunakan kata sais untuk menyebut kusir sado atau dokar yang ditarik kuda. Memang ada kesamaan antara pelaku politik dengan sais,yaitu sama-sama mengendalikan power untuk mengantar pada satu tujuan. Seorang sais yang pandai, ia dapat mengendalikan  kuda dengan lembut,sang kuda berlari dengan kecepatan yang diinginkan oleh sais,kuda juga bisa dikendalikan untuk berjalan lambat ketika melewati jalan yang jelek,bisa dibelokkan dan bisa disuruh berhenti. Karakter kuda memang mirip politik. Politik adalah juga power yang bisa dikendalikan untuk mengantar pelakunya ke kursi  atau tujuan politik. Pengendali politik juga harus memiliki kemampuan seperti seorang sais kuda, mampu memacu dan mampu menarik kekang pada saat tepat. Jika kuda bisa liar dan mencelakakan sais dan sado yang ditarik, politik yang tidak terkendali juga bisa menjadi boomerang yang mencelakakan sang pengendali berikut kendaraan (partai) politik yang dikendarainya.

       Kuda yang lapar atau terlalu lelah bisa bertindak liar bahkan menyepak sang sais, begitupun politik yang kurang  tercukupi kebutuhannya  bisa melahirkan anarki politik yang bisa mematikan atau sekurang-kurangnya mencelakakan para pemimpin politik. Karena liarnya kuda dan demi kelancaran perjalanan, maka sais menutup  sebagian pandangan kuda dengan “kacamata kuda” sehingga mata kuda focus hanya tertuju ke jalan didepan,tidak bisa nengok kiri kanan apalagi melihat ke belakang. Begitupun dalam pengendalian politik,tidak boleh seluruh realita terbuka telanjang,bisa diakses oleh semua orang pada setiap saat. Ada fakta-fakta yang harus disembunyikan dari pandangan public, karena jika terbuka, public bisa digerakkan oleh pengendali politik yang lain untuk melakukan  maneuver anarkis yang bisa menghambat berlangsungnya proses politik. Kejujuran politik bukan berarti lugu, terbuka apa adanya, tetapi harus disertai dengan kecerdasan politik, yakni tahu persis ukuran keterbukaan dan kapan dan dimana harus terbuka sehingga proses politik dapat berlangsung terkendali.

Idealisme dan Pragmatisme Politik.

       Bagi indifidu politisi, politik sering dikonotasikan secara negatip,misalnya ambisi politik,permainan politik,money politik dan sebagainya. Itu adalah sisi-sisi pragmatisme politik.  Tetapi bagi suatu masyarakat,apalagi suatu bangsa,politik adalah bagian dari menejemen kebersamaan dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama. Dengan politik suatu bangsa bisa mencapai masa kejayaan; politik, ekonomi dan budaya sekaligus.  Kegagalan menejemen politik bisa membuat suatu bangsa kehilangan makna kehadirannya; negerinya makmur tetapi rakyatnya miskin,penduduknya banyak tetapi tidak bisa menjadi subyek, hanya menjadi obyek politik global.

         Oleh karena itu bagi suatu bangsa, tidak cukup hanya dengan konsep politik  ideal yang sarat dengan nilai-nilai etika dan kemanusiaan, tetapi juga efektifitas politik. Seperti kuda, politik juga harus dikendalikan secara tepat.  Problem,nya ialah bagaimana mengendalikan politik yang beretika tetapi juga efektip. Fraksi di DPR melambangkan idealisme politik, sedangkan koalisi menggambarkan pragmatisme politik., oleh karena itu dukungan fraksi kepada Pemerintah sering tidak kompak, karena masing-masing fraksi anggauta koalisi memiliki idealisme yang berbeda, atau juga kepentingan yang berbeda-beda.

Konflik Politik

       Manusia  sebagai makhluk social memiliki tabiat suka  bekerjasama dan bersaing sekaligus. Manusia membutuhkan kerjasama karena secara indifidu manusia tidak mampu memenuhi seluruh  kebutuhan hidupnya.Oleh karena itu sekelompok manusia yang  memiliki kebutuhan bersama membangun “organisasi” yang mengatur teknik maupun kode etik dalam bekerjasama . Meski sekelompok manusia iu bekerjasama dalam satu bingkai organisasi, tetapi masing-masing orang juga memiliki tujuan individual yang belum tentu sama. Jika banyak yang bertarget (tujuan) sama, sementara “kursi” tujuan , yakni untuk menjadi yang tertinggi ternyata hanya ada satu, maka semua kompetitor akan melakukan persaingan.. Ada yang berpegang teguh kepada etika bersaing sehingga mereka tetap bertindak fair dalam bersaing, dan ada yang tidak mempedulikan nilai-nilai etika dalam bersaing. Nah ketika itulah akan terjadi konflik antar competitor. Adakalanya konflik hanya terjadi pada tataran argument, terkadang tak terkendali hingga konflik fisik bahkan peperangan bersenjata. Sering kita saksikan perkelahian fisik dalam kongres atau forum satu partai,  bahkan dalam siding DPR pun sering terjadi konflik yang sangat demontratip, seperti membalikkan meja, membanting kursi dan sebagainya. Gus Dur sewaktu menjadi Presiden pernah mengkritik perilaku anggauta DPR yang suka konflik dengan menyebutnya sebagai Taman Kanak-Kanak.

          Suatu Negara dibangun untuk menjamin tercapainya tujuan bersama dari warga negaranya. Jika dalam suatu partai kecil bisa terjadi conflict antar pengurus partai, maka tidak ada Negara di dunia yang terbebas dari conflict , bahkan conflict berkepanjangan melahirkan teori menejemen, yaitu menejemen conflict. DPR merupakan satu dari tiga pilar negara (eksekutip,legislatip dan yudikatip). Pembagian kekuasaan ini adalah wadah kerjasama dan persaingan sekaligus, karena 200 juta lebih manusia Indonesia   tidak mungkin sama , tetapi juga bukan mustahil bisa bekerjasama. Fraksi politik di DPR bisa mewakili aspirasi rakyat pemilih, bisa juga hanya mengekploitir rakyat pemilih untuk tujuan sendiri.

            Tugas DPR adalah legislasi dan bugeting, jika melakukan sesuatu diluar tugasnya. maka implikasinya bisa  dianggap melampaui kewenangannya atau melanggar etika politik, kedua-duanya merendahkan martabat dewan. APBD suatau daerah harus disepakati oleh DPRD dan Gubernur. Jika Gubernur mengajukan APBD berbeda dengan yang disepakati dengan DPRD seperti yanag dilakukan oleh Ahok, Gubernur DKI Jaya, maka Gubernur dianggap melanggar bukan saja etika tetapi juga Undang-Undang. Kesimpulan lembaga survey akhir-akhir ini yang menempatkan DPR bersama beberapa lembaga lainya (Polri, Kejagung)  sebagai  sarang korupsi mengindikasikan bahwa banyak rambu-rambu yang terlanggar,baik rambu kewenangan maupun rambu etika.   Terbebas dari jeratan hokum formal bukan berarti pasti terbebas dari penyimpangan etika., oleh karena itu disetiap lembaga ada Badan Kehormatan, seperti BK DPRRI yang harus mampu “mengendus” perilaku anggauta yang potensil menjatuhkan martabat Dewan.  Keharusan menjaga etika politik juga berlaku bagi eksekutip maupun yudikatip;