Center For Indigenous Psychology (Pusat Pengembangan Psikologi Islam) diasuh oleh: Prof. DR Achmad Mubarok MA, Guru Besar Psikologi Islam UI, UIN Jakarta, UIA

Thursday, April 09, 2015

Terorisme dan Politik(1)
Oleh Prof. Dr. Achmad Mubarok, MA

Heboh ISIS merupakan puncak dari stigma terorisme terhadap Islam. Eksekusi pilot Yordania, Muadz al Kasasbeh, 26 tahun dengan cara dibakar hidup-hidup didalam kerangkeng besi seperti binatang buas di kebon binatang, kemudian abunya dibuang ke tempat sampah benar-benar merupakan puncak stigma negatip. Bayangkan pelakunya adalah kelompok yang menamakan dirinya Daulah Islamiyah fi al `Iraq wa al Suriyyah atau Islamic State  of Irak and Syiria (ISIS). Lebih dahsyatnya lagi proses pembakaran itu diabadikan oleh ISIS lewat video yang bisa ditonton lewat internet dan kemudian berbagai stasiun TV dunia mencupliknya. Saluran TV International FOX bahkan menayangkannya dari awal hingga akhir.
Apa yang dapat kita katakan melihat itu, karena seluruh yang dikerjakan kelompok ISIS bertentangan 180 derajat dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Pengelola majalah Cherlie Hebdo di Perancis yang baru-baru ini diserang “teroris” pasti tertawa terbahak-bahak. Demikian juga pendeta Amerika Terry Jones dan politisi Belanda yang dulu pernah secara demontratip membakar al Qur’an pasti merasa sangat terbantu oleh perilaku barbar ISIS.
Sesungguhnya terorisme ada sepanjang zaman dan di semua bangsa dan agama. Bahkan sejarah terorisme di Barat jauh lebih sadis dan massif, tetapi kini dalam era global, issue terorisme lebih distigmakan kepada Islam, terutama setelah runtuhnya Uni Sovyet. Jadi disitu ada scenario global untuk memojokkan Islam, dan ada kebodohan orang Islam yang mau digiring menjadi pelaku tindakan terorisme. Korban agresi Amerika di Perang Irak, Afganistan < Pakistan tidak pernah disebut korban terorisme. Tetapi jika pelakunya orang Islam meski korbannya hanya dua tiga orang maka pelakunya disebut sebagai teroris dan korbannya disebut korban terorisme.        
Dulu dalam kasus bom Bali, Amrozi yang menjadi sangat tekenal juga dituduh sebagai teroris kelas dunia . Menjadi lebih menarik karena  Amrozi justeru tersenyum ketika hakim mengetokkan palu vonis hukuman mati kepadanya. Timbul pertanyaan, terror yang dilakukan oleh Amrozi cs itu perbuatan politik atau perbuatan ideology ? Issue terorisme dewasa ini  sebenarnya sudah keluar dari kebenaran substansial, sebaliknya ia hanya menjadi alat propaganda politik dan ekonomi global. Adu argumen tentang terorisme tidak lagi dengan meng­gunakan paradigma keilmuan, tetapi justeru dengan paradigma politik dan ekonomi.
Definisi Terorisme
Mendefinisikan terorisme menjadi sangat penting untuk membedakan terrorist dengan pejuang kebebasan. Memang hampir mustahil terorisme dapat didefinisikan secara obyektif. Definisi terorisme yang dinisbahkan kepada Osamah bin Laden misalnya, menurut kolumnis Michael Kinsley dalam Washington Post, 5 Oktober 2001 adalah pendefinisian yang kacau. Definisi yang me­ngandung pengertian “injury to government property” dan “computer trespass” terlalu luas cakupannya. Kinsley selanjut­nya memberi contoh, Amerika mendukung gerak­kan gerilya melawan pemerintahan Nicaragua, akan tetapi di El Salvador Amerika melakukan hal yang sebaliknya. Jika terorisme diartikan sebagai perbuatan kejahatan yang mendukung tujuan politik, pertanyaanya adalah bagaima­na jika yang melakukan justeru Pemerintah dari suatu negara?
Terorisme telah didenifisikan mengacu kepada ke­pentingan pemberi definisi, sehinga ada definisi terorisme perpespktif penguasa, perspektif inteljen dan perspektif ilmu. Definisi terorisme perspektif penguasa antara lain: “Terrorism is premediated threat or use of violence by subnational groups or cladestine individuals intended to intimidate and coerce governments, to promote political, religius or ideological outcomes, and to inculcate fear among the public at large
Sedangkan FBI misalnya mendefinisikan sese­orang menjadi teroris atau tidak bergantung kepada opini publik di Amerika, sebagai berikut: “The unlawful use of force or violence against person or property to intimidate or to coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social goals” 
Adapun definisi yang lebih netral misalnya apa yang dikatakan oleh Ali A Mazrui dan Raymond Hamden. Menurut Ali A Mazrui, harus dibedakan antara teroris yang me­ngerikan (horrific terrorism) yang membunuh manusia tak berdosa tanpa pandang bulu dengan bentuk terorisme yang dilakukan oleh para pejuang kemerdeka­an (heroic terrorism) dalam menghadapi kekuatan pe­nindas, atau bahkan negara adidaya penindas. “Terrorist” yang terakhir ini me­ngandung nuansa patriotic dan kepahlawanan. Sementara itu Raymond Hamden mem­bedakan typology terorisme, dimana ada yang dilatar­belakangi oleh pan­dangan politik, ideologi suatu agama, oleh pertarungan politik melawan pemerintah yang mapan, dan terorisme yang dilakukan oleh orang yang mengidap sakit mental. 
Meski mustahil menyatukan definisi terorisme, tetapi pada akhirnya yang diterima  oleh banyak orang adalah definisi yang dibuat oleh pemilik kekuasaan yang bisa memaksakan kehendaknya, baik kekuasaan politik, militer, ekonomi maupun teknologi.
Pasti tidak mudah ketika orang harus memahami cara berfikir Amerika yang memandang Arafat sebagai teroris, sementara Israel yang menjajah Palestina, pe­langgar HAM dan pemilik senjata pemusnah massal dibela habis-habisan oleh Amerika. Terorisme tidak pernah dibahas akar masalahnya, tetapi dilihat dari kepentingan Amerika. Semua yang mengancam ke­pen­tingan Amerika di cap sebagai teroris, dan sayangnya PBB tidak cukup kuat untuk menentang hegemoni Amerika. Akar terorisme adalah ketidak adilan. Dimana­pun wilayah konflik dimana terjadi ketidakadilan yang menyolok, pasti akan muncul tindakan kekerasan. Palestina, Afganistan, Pilipina Selatan dan Irak sekarang adalah produsen kekerasan. Ditujukan kepada siapa? kepada pihak yang sangat kuat, yang me­maksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah dengan du­kungan kekuatan senjata, legalitas formal dan ekonomi. Ada tiga cirri aktifitas terorisme; (a) menyebarkan rasa takut (b) menghancurkan infrastruktur public dan (c) menimbulkan korban tak berdosa dalam jumlah besar. Jadi sebenarnya ada dua kelompok teroris.
1.     Pertama, Teroris kuat,  dalam hal ini negara besar (kuat), yang dengan dalih melindungi kepentingan nasionalnya merasa berhak untuk menghancurkan lawan, dimanapun berada. Amerika (di Afgan dan Irak) dan Israel (di Palestin) serta Uni Sovyet (ketika men­jajah Afganistan) dalam perspektip ini adalah negara teroris, maksudnya, terorisme yang dilakukan oleh negara, lounching by state. Dilihat dari cirri-ciri aktifitas terorisme maka ternyata Amerikalah yang paling banyak menyebarkan rasa takut, meluluh lantakkan infrastruktur public dan membunuh manusia tak berdosa dalam jumlah sangat besar.
2.     Kedua, Teroris Terpojok, yakni mereka  yang lemah dan kalah dalam percaturan resmi, tetapi tidak mau menyerah.  Kelompok ini  merasa berhak untuk mem­bela diri, dan melakukan gerilya sesuai dengan kemampuan minimal yang mereka miliki.
Jadi peperangan teror dan anti teror dewasa ini se­benar­nya merupakan peperangan antara dua teroris, pertama teroris  yang berusaha mempertahankan dominasi kekuasaanya (terutama ekonomi) di dunia, dan kedua, teroris yang dalam posisi terpojok dan dengan segala keterbatasan yang dimilikinya merasa harus mempertahan­kan eksistensinya dengan segala cara. Lahirnya kelompok seperti ISIS lebih banyak disebabkan karena frustrasi terhadap masa depan, karena dalam waktu yang lama dan nyaris tanpa ada harapan, kekerasan selalu terjadi di lingkungan mereka, baik karena krisis politik nasional mareka atau karena intervensi asing yang sangat kuat. Timur Tengah kini tak lagi berrsisa, semua Negara berhasil dikacaukan dari Irak, Tunisia, Suriah, Mesir dan kini Yaman. Hanya Iran yang tetap mampu melakukan konsolidasi diri menghadapi kekuatan “setan” Barat.. Saudi dan Negara Teluk  tidak dihancurkan karena disitu juga ada kepentingan Barat.

Read More
posted by : Mubarok institute

Monday, March 30, 2015

Politik Yang Efektif
Oleh : Prof. DR. Achmad Mubarok, MA.
       Jika orang berbicara tentang politik, pasti terhubungkan dengan system pemerintahan, karena pemerintahan adalah merupakan aktualisasi politik dalam kehidupan bernegara. Pemerintahan adalah factor penting bahkan paling penting dalam mempengaruhi kualitas kehidupan ummat manusia sepanjang sejarah. Tujuan utama terbentuknya pemerintahan dalam suatu Negara adalah untuk member rasa aman dan menjamin keamanan warganya, menciptakan ruang kebebasan dan sudah barang tentu kesejahteraan bagi rakyatnya.
       Untuk pencapaian itu maka dalam suatu pemerintahan ada aparat keamanan, ada kepemimpinan, ada manajemen, dan prioritas program yang menjadi komitmen dari pemerintahan itu. Bentuk pemerintahan itu sendiri bergantung kepada system politik yang dianut oleh Negara, apakah demokrasi, otokrasi atau theokrasi.
        Sejarah membuktikan bahwa tidak ada system yang menjamin kepastian tercapainya tujuan. Demokrasi belum tentu menjamin kesejahteraan rakyat, otokrasi dan theokrasi juga tidak serta merta mnyengsarakan rakyat. Disitu ada factor yang yang sangat berperan dalam pencapaian tujuan hidup bernegara, yaitu kualitas suatu kepemimpinan  pemerintahan, yakni pemerintahan yang kuat yang berbasis integritas, kompetensi dan komitmen. Semakin tinggi integritas dan kompetensi para pemimpin pemerintahan di suatu Negara, maka semakin kuat peluang keberhasilan pencapaian tujuan. Demikian juga semakin kuat komitmen para pemimpin pemerintah untuk menunaikan janjinya, maka akan semakin kokoh pula kedudukan pemerintahan itu di depan rakyatnya.
       Selanjutnya integritas, kompetensi dan komitmen itu harus diaktualkan dalam bentuk organisasi dan menejemen yang membuat kerja pemerintah menjadi produktip dan efisien. Selanjutnya kecerdasan pemimpin pemerintahan dalam menentukan skala prioritas akan sangat menentukan efektifitas kerja pemerintahan.
       Efektifitas pemerintahan tidak selalu berhubungan dengan system politik. Bisa terjadi system demokrasi justeru membuat pemborosan dan kelambanan kerja pemerintah. Sebaliknya system otoriter dengan “Raja” atau kepala pemerintahan yang adil dan kompeten bisa membuat kerja terobosan dalam pencapaian tujuan politik nasional
        Runtuhnya tembok Berlin yang kemudian diasumsikan  akan hadirnya demokrasi liberal sebagai solusi dari belenggu system totaliter ternyata hanya impian kosong. Gegap gempita menyambut system demokrasi liberal sebagai puncak peradaban politik yang berlaku secara universal ternyata juga keliru karena demokrasi liberal itu pula yang memicu konflik brutal di bekas wilayah Yugoslavia. Sebalinya China yang hanya melakukan reformasi ekonomi seraya tetap mempertahankan system otoriter komunis justeru berhasil menjadi kekuatan ekonomi nomor dua di dunia setelah Amerika.
       Kasus Lech Walenca, pemimpin buruh kharismatis yang sukses memimpin demontrasi melawan rezim totaliter Komunis ternyata gagal juga ketika menjabat sebagai presiden Polandia, bukan karena korupsi tetapi karena tidak kompeten. Popularitas saja tidak cukup untuk menjamin efektifitas politik.  Thaksin di Thailand dan Estrada di Philipina adalah juga contoh kegagalan system demokrasi. Di New York, sebuah lembaga kajian demokrasi yang bernama Fredom House  melaporkan bahwa di tahun 2009 saja terdapat 25 negara yang meninggalkan system demokrasi, akibat kejenuhan masyarakat terhadap kebebasan yang hanya melahirkan kesemrawutan, kegagalan ekonomi, ketimpangan kesejahteraan dan ancaman atas keteraturan social.
       Hal tersebut diatas kini benar-benar harus menjadi perhatian para pemimpin Indonesia, karena produk pilpres 2014 yang sangat dibanggakan sebagai sangat demokratis dengan terpilihnya Jokowi yang “merakyat” ternyata justeru baru beberapa bulan sudah melahirkan kekecewaan kolektip terhadap system demokrasi liberal yang stagnan..
       Apa yang harus dilakukan melihat ketidak menentuan ini ? sampai kapan kesabaran politik masih bisa berlangsung ? Ketika MPR masih menjadi lembaga tertinggi Negara, dapat dibayangkan solusinya, nah sekarang ketika MPR sudah dicabut kekuasaannya oleh amandemen reformasi, siapa yang bisa berinisiatip mencari jalan keluar ? Polandia dan Philipina memilih memakzulkan Presidedn dan menggantinya dengan yang dipandang lebih baik. Thailand  membiarkan militer mengambil alih kekuasaan.
       Dibutuhkan adanya” keinginan luhur” para elit pemimpin politik, karena  keinginan luhur akan menjadi infrastruktur datangnya berkat dan rahamat Alloh kepada bangsa Indonesia, seperti yang diyakini oleh para pendiri negeri ini bahwa hanya atas berkat dan rahmat Alloh didukung oleh keinginan luhur maka bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya.
        Sebagai penutup dari uraian ini, saya kutip kaidah politik dari kitab kuning pesantren yang berbunyi : Lan yaflah al qaumu faudlo la surota lahum  ** wala surota idza juhhaluhum saaduu, artinya : suatu bangsa tidak akan sukses jika mereka bertindak anarkis tak bermartabat, dan martabat bangsa itu akan hilang jika mereka dipimpin oleh-orang-orang bodoh.

Read More
posted by : Mubarok institute

Friday, March 20, 2015

Etika Politik (2)
Oleh : Prof. DR. Achmad Mubarok, MA



Etika dan Pemimpin   
  Pemimpin bangsa terutama Presiden, ia bukan hanya pilot mesin pemerintahan, tetapi juga figure keteladanan. Seluruh perilaku pemimpin tertinggi berada dalam sorotan rakyat, oleh karena itu seorang pemimpin bukan hanya harus mematuhi pasal-pasal konstitusi tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan, kearifan, ketegasan, keberanian, kepatutan dan konsistensi. Meski sebagai manusia, seorang pemimpin juga memiliki keterbatasan, tetapi ada standard anatomis yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, yang jika kurang dari standard minimal maka akan berdampak pada kegelisahan masyarakat. Kegelisahan public jika tidak ada jendela yang berfungsi sebagai ventilasi politik dan psikologis maka bisa berujung pada kesumpekan politik. Jika kesumpekan politik berlangsung lama maka ujungnya bisa meledak menjadi perilaku anarkis massal atau revolusi yang tidak mudah diprediksi akhir kesudahannya, .

Profil keteladanan Presiden2 RI

       Selama 69 tahun kemerdekaan RI sudah ada tujuh orang yang duduk sebagai Presiden Republik Indonesia, dan masing-masing memiliki performance yang berbeda-beda dalam kontek keteladanan politik, yaitu Sukarno, Suharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan terakhir sekarang Joko Widodo.

  1. Presiden Sukarno
       Sukarno, Sang Proklamator adalah tokoh besar kaliber dunia, intelektual, orator, seniman dan sudah barang tentu politisi.  Ia menjadi kebanggan rakyat di pertengahan masa kekuasaannya. Kreatifitas yang sekaligus kelemahannya adalah merekayasa produk-produk politik yang nampak mempesona tetapi sesungguhnya melanggar norma2 konstitusi , misalnya : Pemimpin Besar Revolusi, Presiden Seumur Hidup,  Manipol Usdek, demokrasi terpimpin dan yang melanggar nilai filsafat seperti Nasakom. Konsep-konsep yang tidak demokratis dan tidak filosofis itu akhirnya menjadi boomerang menjatuhkan dirinya berikut krisis bangsa dan negaranya.
  1. Presiden Suharto,
        Pak Harto hadir tepat waktu menyelamatkan bangsa dan Negara. Suharto berusaha menarik bandul sejarah dari otoritarian popular ke bandul konstitusi, yakni kembali ke Panca Sila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen. Suharto juga memperioritaskan pembangunan ekonomi yang membuat tingkat kesejahteraan rakyat meningkat. Begitu” sukses” program pembangunan ekonomi nasional hingga bangsa Indonsesia “tersihir” seakan mau tingggal landas. Berbeda dengan Bung Karno yang meniadakan Pemilu, Pak Harto secara disiplin menyelenggarakan Pemilu sebagai wujud demokrasi. Sayangnya pemilu yang secara disikplin dijalankan lima tahun sekali sarat dengan rekayasa demokrasi. Jika Bung Karno bisa duduk di kursi kepresidenan selama 20 tahun, Pak Harto dengan rekayasa demokrasi yang disebut demokrasi Panca Sila bisa menduduki kursi kepresidenan selama 32 tahun. Jika Bung Karno jatuh karena krisis G 30 S, Presiden Suharto dipaksa mundur oleh Gerakan Reformasi setelaha terjadi krisis moneter.

  1. Presiden Habibie.  

       Habibie adalah seorang ilmuwan dan teknokrat ahli rancang bangun pesawat terbang yang karena jabatannya sebagai wakil Presidennya Pak Harto maka secara otomatis Habibie menggantikan Pak Harto ketika beliau mengundurkan diri. Sesungguhnya P{ak Habibie memilik banyak kelebihan, tetapi sentiment politik pada era reformasi mdembuatnya tergusur ketika MPR menolak pertanggungjawaban Presiden. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pak Habibi tidak bisa diaktualisasikan, terkendalam oleh sentimen barbarika politik era reformasi. Meski demikian beliau berjasa mengatasi krisis moneter secara tepat waktu sehingga Negara tidak mengalami keterpurukan ekonomi berkepanjangan.

  1. Presiden Abdurrahman Wahid.
       Presiden ke 4 yang lebih akrab dipanggil Gus Dur ini dipilih secara emosionil oleh MPR. Gus Dur itu seorang ulama, cendekiawan dan seniman dan pengamat yang sangat cerdas, tetapi memiliki keterbatasan fisik, yaitu buta mata. Meski kecerdasannya tak ada yang meragukan tetapi kesulitan Gus Dur adalah pada transformasi diri dari seorang kyai yang seniman menjadi Presiden dari dari Negara besar yang sedang mengidap problem besar, berat dan rumit. Fikiran-fikiran cerdas Presiden Gus Dur sering tidak difahami oleh orang pada zamannya, Gus Dur hanya sebentar menduduki kursi presiden karena dijatuhkan oleh MPR yang mengangkatnya. Gus Dur dapat disebut sebagai Pemimpin yang hadir mendahului zamannya, oleh karena itu banyak orang yang tidak faham terhadap gagasan2 beliau.. Setelah beliau wafat baru orang menyadari betapa gagasan2 Gus Dur  itu  benar dan tepat, dan kini orang lupa kekurangan  beliau dan hanya dikenang kebaikannya saja.

  1. Presiden Megawati
       Setelah Gus Dur dilengserkan, Megawati yang ketika itu menjabat sebagai wapresnya dilantik menjadi Presiden oleh MPR. Masa jabatan yang pendek dan keterbatasan pengalaman serta jejak rekam Megawati sebelum menjadi Presiden membuatnya tidak berhasil melahirkan perubahan yang signifikan. Apa lagi dampak dari reformasi ekonomi dan politik yang dilakukan sekaligus membuat iklim politik nasional menjadi “kebablasan”. Kekeliruan kebijakan BLBI pada akhir masa pak Harto mewariskan situasi yang membuat serba salah apapun kebijakan yang dilakukan oleh Presiden, termasuk oleh Presiden Megawati terutama dalam mengeluarkan SKL kepada obligor nakal.

  1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
       Presiden ke 6 yang lebih sering dipanggil SBY adalah presiden pertama RI yang dipilih langsung oleh rakyat berdasar UU sebagai salah satu buah dari reformasi. Rakyat menaroh harapan yang sangat tinggi atau bahkan terlalu tinggi terhadap sosok presiden SBY tanpa menyadari bahwa problem yang dihadapi Pemerintah itu sangat berat, besar dan rumit. Latar belakang SBY sebagai orang terpelajar dan Jendral Angkatan Darat yang sudah menjalani karir secara sistematis membuatnya bekerja dengan system berdasar menejemen professional. Sesungguhnya SBY adalah presiden yang sangat cocok untuk Negara yang pemerintahannya jalan karena beliau sangat taat azas. Tapi iklim kebebasan yang terlalu bebas membuatnya sangat hati-hati, dan hal itu berimplikasi pada langkah yang terasa lambat, sementara public maunya serba cepat. Presiden SBY meletakkan dasar-dasar masa depan Negara di era global, dan keterpilihan dua periode menunjukkan adanya kepercayaan rakyat. Mestinya periode SBY merupakan akhir dari tikungan sejarah reformasi, untuk selanjutnya menapaki jalan lurus menuju Indonesia 2045 (satu abad kemerdekaan). Betapapun barbarika politik dari partai oposisi maupun dari partai koalisi yang tidak konsisten cukup mengganggu, tetapi data angka maupun pengakuan dunia menunjukkan prestasi yang cukup signifikan. Mestinya periode SBY yang soft dan sangat hati-hati dilanjutkan oleh Presiden yang feelingnya kuat dan cepat mengambil keputusan  dalam mengayuhkan langkah kemajauan bangsa sehingga terjadi percepatan pembangunan terutama menyongsong era MEA yang sudah didepan mata. Tetapi hasil pilpres belum tentu mengikuti analisa ahli, karena pilpres langsung lebih melibatkan emosi senang atau tidak senang public yang belum tentu sejalan dengan nalar politik pembangunan.
       Satu hal yang pantas diapresiasi, SBY adalah presiden pertama yang melakukan serah terima dan ada upacara pisah sambut di istana dengan presiden Jokowi yang menggantikiannya, satu pondasi budaya politik yang bermartabat yang mudah-mudahan akan diteruskan dalam setiap suksesi nasional  di depan.

  1. Joko Widodo

       Presiden Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama Jokowi dipilih secara emosionil oleh pendukungnya, meski dilihat dari pendidikan dan jejak rekam pengalaman politik yang dilaluinya, menurut nalar politik belum cukup  kapasitasnya untuk memimpin Negara sebesar Indonesia dengan problem-problem yang masih besar, berat dan rumit. Asumsi ini terbukti dalam seratus hari pertama menjadi presiden terjadi carut-marut politik yang tak berujung dan merembet ke ekonomi , terutama harga`harga kebutuhan pokok rakyat. Memang tidak fair kalau baru beberapa bulan sudah menfonis Jokowi sebagai tidak mampu, tetapi kita tidak bisa membayangkan jika keadaan yang susah dinalar ini berlangsung hingga satu tahun, pasti korbannya adalah rakyat, negara dan bangsa. Meski demikian kita berharap bahwa situasi ini mudah-mudahan akan berujung pada ditemukannya jalan keluar oleh pemerintah, atau berujung pada terbangunnya introspeksi nasional yang membuat segenap warga bangsa  terutama para elitnya bisa memutuskan sesuatu untuk bangsa demi untuk bangsa, bukan berlatar agenda subyektip kelompoknya.


       Bagaimanapun masyarakat Indonesia belum bisa melepaskan diri dari paternalism dimana seorang pemimpin, terutama presiden harus dipandang hebat, memiliki banyak kelebihan dibanding yang dipimpin. Pemimpin paspasan saja bisa membuat yang dipimpin kehilangan semangat, nah kalau terlalu banyak kekurangannya bisa merangsang munculnya perilaku anarkis dari rakyat yang dipimpin. Betapa sedihnya jika orang nomor satu di negeri ini justeru tiap menit menjadi bahan olok-olokan di dunia maya, oleh rakyatnya sendiri.

        Sebagai penutup dari uraian ini, saya kutip kaidah politik dari kitab kuning pesantren yang berbunyi : Lan yaflah al qaumu faudlo la surota lahum  ** wala surota idza juhhaluhum saaduu, artinya : suatu bangsa tidak akan sukses jika mereka bertindak anarkis tak bermartabat, dan martabat bangsa itu akan hilang jika mereka dipimpin oleh-orang-orang bodoh.
      


Read More
posted by : Mubarok institute

Thursday, March 19, 2015

Etika Politik (1)
Oleh : Prof. DR. Achmad Mubarok, MA 

Pidato di lingkungan politik sering didahului dengan kalimat “yang terhormat Bapak …….. atau Bapak …….yang kami hormati dan yang kami banggakan. Dua kalimat itu seakan sama padahal mempunyai makna yang sangat berbeda. Jika seorang pemimpin menyandang predikat yang terhormat, maka itu bermakna bahwa sang pemimpin itu memang orang terhormat, baik dihormati maupun tidak dihormati, karena kehormatan seseorang itu melekat pada dirinya. Sedangkan orang yang kami hormati dan kami banggakan, boleh jadi ia orang terhormat, bisa juga hanya dihormati karena jabatannya. Betapa banyak orang yang dalam upacara selalu dihormati, tetapi begitu lepas dari jabatannya ia tidak lagi dihormati, apalagi jika terlepasnya jabatan itu karena korupsi. Sedangkan orang yang terhormat, meski dipenjara sekalipun ia tetap terhormat. Sebagai contoh, Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun, nah begitu keluar dari penjara ia terpilih menjadi presiden pertama di Afrika Selatan pasca Apartheid.

       Kehormatan seseorang, baik pemimpin atau orang biasa adalah karena akhlak, etika dan moralnya yang tinggi


Pengertian Etika

          Etika adalah akhlak yang bersifat lahir,oleh karena itu agar jelas posisinya, berikut ini uraian tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengertian etika,yaitu akhlak, moral dan mental.

1.  Akhlak
Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Dalam Bahasa Arab kata akhlak (akhlaq) di­artikan sebagai tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan agama. Meskipun kata akhlak berasal dari Bahasa Arab, tetapi kata akhlak tidak terdapat di dalam Al Qur'an. Kebanyakan kata akhlak dijumpai dalam hadis. Satu-satunya kata yang ditemukan semakna akhlak dalam al Qur'an adalah bentuk tunggal, yaitu khuluq, tercantum dalam surat al Qalam ayat 4: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya: Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas budi pekerti yang agung. Sedang­kan hadis yang sangat populer menyebut akhlak adalah hadis riwayat Malik, Innama bu'itstu liutammima makarima al akhlagi, yang artinya: Bahwasanya aku (Muhammad) diutus menjadi Rasul tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia.
Perjalanan keilmuan selanjutnya kemudian mengenal istilah-istilah adab (tatakrama), etika, moral, karakter disamping kata akhlak itu sendiri, dan masing-masing mempunyai definisi yang berbeda.
Menurut Imam Gazali, akhlak adalah keadaan yang bersifat batin dimana dari sana lahir perbuatan dengan mudah tanpa dipikir dan tanpa dihitung resikonya (al khuluqu haiatun rasikhotun tashduru 'anha al afal bi suhulatin wa yusrin min ghoiri hqjatin act_ fikrin wa ruwiyyatin. Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang berbicara tentang baik dan buruk dari suatu perbuatan. Dari definisi itu maka dapat difahami bahwa istilah Text Box: 17  •akhlak adalah netral, artinya ada akhlak yang terpuji (al akhlaq al mah­mudah) dan ada akhlak yang tercela (al akhlaq al mazmumah). Ketika ber­bicara tentang nilai baik buruk maka muncullah persoalan tentang konsep baik buruk. Konsep baik buruk perspektip ilmu Akhlak berasal dari kata kholaqo yang artinya penciptaan, maka nilai kebaikan dari akhlaq basisnya adalah dari nilai kebaikan universal, yakni sifat-sifat kebaikan yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Baik, seperti adil, penyayang, pemaaf, pemurah, penolong dan sebagainya. Oleh karena itu sumber utama nilai akhlak adalah wahyu.  Dari sinilah kemudian terjadi perbedaan konsep antara akhlak dengan etika.

2. Etika

          Etika (ethica) juga berbicara tentang baik buruk, tetapi konsep baik buruk dalam ethika bersumber kepada kebudayaan, sementara konsep baik buruk dalam ilmu akhlak bertumpu kepada konsep wahyu, mes­kipun akal juga mempunyai kontribusi dalam menentukannya. Dari segi ini maka dalam ethica dikenal ada ethica Barat, ethika Timur dan seba­gainya, sementara al akhlaq al karimah tidak mengenal konsep regional, meskipun perbedaan pendapat juga tak dapat dihindarkan. Etika juga sering diartikan sebagai norma-norma kepantasan (etiket), yakni apa yang dalam bahasa Arab disebut adab atau tatakrama. Di dalam al Qur’an juga dikenal istilah alma`ruf, yakni sesuatu yang secara social dipandang baik atau patut. Nah kerja Komite etik atau Dewan etik dari suatu lembaga  adalah bagian dari amar ma`ruf, yakni mengawal lembaga, Negara misalnya,  agar tidak menyimpang dari kepatutan. Dari khazanah sosialpun lahir konsep-konsep etika bisnis,  etika kedokteran, etika pergaulan , etika politik dan sebagainya.


3. Moral

        Sedangkan kata moral meski sering digunakan juga untuk menye­but akhlak, atau etika tetapi tekanannya pada sikap seseorang terhadap nilai baik-buruk, sehingga moral sering dihubungkan dengan kesusilaan atau perilaku susila. Jika etika  masih ada dalam tataran konsep maka moral sudah ada pada tataran terapan..Seorang cendekiawan tetapi berbisnis secara kotor, maka ia disebut cendekiawan yang moralnya rendah. Seorang politisi yang tahan terhadap godaan money politik disebut politisi yang bermoral tinggi. Seorang politisi yang kalah dalam pemilihan pilkada, kemudian secara terbuka memuji secara sportip kelebihan pesaingnya yang menang maka ia disebut sebagai politisi yang bermoral tinggi atau memiliki moral politik.. Tentara yang gagah berani di medan tempur disebut tentara yang memiliki moral prajurit.

4. Mental
       Sedangkan istilah mental digunakan untuk menyebut kapasitas psikologis orang dalam merespond problem-problem kehidupan. Ada orang yang memiliki kemampuan untuk menghadapi problem seberat apapun dan seberapa lamapun. Nah orang seperti ini disebut kuat mentalnya. Adapun jika seseorang memiliki kapasitas psikologis dibawah normal sehingga ketika berhadapan dengan problem ia merasa minder, menyerah sebelum bertarung,maka ia disebut sebagai orang yang lemah mentalnya. Jika sangat parah disebut memiliki keterbelakangan mental.  Jika dihubungkan dengan kemampuannya  menyelaraskan diri dengan nilai-nilai, maka yang positip disebut orang yang sehat mentalnya sementara orang yang banyak melakukan perilaku menyimpang disebut sebagai orang yang sakit mental. Ilmu yang berbicara tentang mental disebut Ilmu Kesehatan Mental atau Mental Health.

   Politik adalah ekspresi kebudayaan dari nilai kuasa,yakni bagaimana orang atau kelompok orang berusaha agar mereka bisa memimpin orang lain dan mengatur orang lain.Puncak kepuasan politik adalah jika berhasil menduduki kursi no 1, atau pemimpin tertinggi sehingga ia merasa bahwa fikirannya,norma-normanya dan kemauan-kemauannya diikuti oleh orang lain, suka ataupun terpaksa. Di mata public, politik selalu dikonotasikan sebagai kelicikan, bermain kotor, persekongkolan, politicking dan sebangsanya, tetapi sesungguhnya itu adalah persepsi dari praktek lapangan,bukan politik sebagai konsep.
       Secara konsepsional,politik adalah ilmu, game dan seni. Dengan ilmu politik maka konstitusi, struktur politik, dan gagasan politik lainnya bisa terukur,logic, ilmiah dan masuk akal.  Politik sebagai game membuat bermain politik seperti benar-benar sedang bermain sehingga mereka tetap riang gembira. Yang menang mendapat aplouse yang kalah malah ikut memberi aplouse. Politik sebagai seni bermakna bahwa perkelahian sekalipun tetap indah ditonton dan indah dirasa, karena perkelahiaanya mengikuti norma yang dipatuhi secara sportip dan bermartabat. Tinju adalah seni olah raga keras, tetapi jika berlangsung fair maka yang menonton senang,yang bertinju juga senang, yang menang langsung merangkul yang kalah.


    Dalam bahasa Arab, politik disebut dengan istilah siyasah. Ilmu agama (Islam) yang berbicara tentang politk disebut fiqh as siyasah atau fiqih politik. Secara akademik ilmu politik berdekatan dengan ilmu ushuluddin atau teologi, oleh karena itu di IIUM  (International Islamic University Malaysia) misalnya jika seorang mahasiswa S2 mengambil program mayornya ilmuUshuluddin,maka program minornya adalah ilmu politik. Jadi jika seorang sarjana alumnus Fakultas Ushuluddin (Teologi) kemudian aktif dalam dunia politik, itu sudah berada pada jalur yang benar. Politik berbicara tentang kekuasaan, sumber kekuasaan adalah Tuhan,dan Ushuluddin atau Teologi adalah ilmu yang berbicara tentang ketuhanan.
       Berpolitik yang benar adalah meniru politik Tuhan, takhollaqu bi akhlaqillah, kata hadis Nabi. Tuhan Maha Kuasa, dan kekuasaannya tak terbatas. Di sisi lain Tuhan adalah Mahas Pengasih, Penyayang dan Maha Pengampun. Menejemen dua kutub kekuasaan itu adalah keadilan, dan Tuhan Maha Adil. Jadi tujuan yang benar mengambil jalur politik adalah berusaha menggapai kursi kekuasaan agar dengan kekuasaan itu ia bisa menyebarluaskan kasih sayang kepada rakyat se adil-adilnya.

      Dari kata siyasah, bentuk isim failnya adalah sais. Orang Betawi menggunakan kata sais untuk menyebut kusir sado atau dokar yang ditarik kuda. Memang ada kesamaan antara pelaku politik dengan sais,yaitu sama-sama mengendalikan power untuk mengantar pada satu tujuan. Seorang sais yang pandai, ia dapat mengendalikan  kuda dengan lembut,sang kuda berlari dengan kecepatan yang diinginkan oleh sais,kuda juga bisa dikendalikan untuk berjalan lambat ketika melewati jalan yang jelek,bisa dibelokkan dan bisa disuruh berhenti. Karakter kuda memang mirip politik. Politik adalah juga power yang bisa dikendalikan untuk mengantar pelakunya ke kursi  atau tujuan politik. Pengendali politik juga harus memiliki kemampuan seperti seorang sais kuda, mampu memacu dan mampu menarik kekang pada saat tepat. Jika kuda bisa liar dan mencelakakan sais dan sado yang ditarik, politik yang tidak terkendali juga bisa menjadi boomerang yang mencelakakan sang pengendali berikut kendaraan (partai) politik yang dikendarainya.
       Kuda yang lapar atau terlalu lelah bisa bertindak liar bahkan menyepak sang sais, begitupun politik yang kurang  tercukupi kebutuhannya  bisa melahirkan anarki politik yang bisa mematikan atau sekurang-kurangnya mencelakakan para pemimpin politik. Karena liarnya kuda dan demi kelancaran perjalanan, maka sais menutup  sebagian pandangan kuda dengan “kacamata kuda” sehingga mata kuda focus hanya tertuju ke jalan didepan,tidak bisa nengok kiri kanan apalagi melihat ke belakang. Begitupun dalam pengendalian politik,tidak boleh seluruh realita terbuka telanjang,bisa diakses oleh semua orang pada setiap saat. Ada fakta-fakta yang harus disembunyikan dari pandangan public, karena jika terbuka, public bisa digerakkan oleh pengendali politik yang lain untuk melakukan  maneuver anarkis yang bisa menghambat berlangsungnya proses politik. Kejujuran politik bukan berarti lugu, terbuka apa adanya, tetapi harus disertai dengan kecerdasan politik, yakni tahu persis ukuran keterbukaan dan kapan dan dimana harus terbuka sehingga proses politik dapat berlangsung terkendali.

Idealisme dan Pragmatisme Politik.

       Bagi indifidu politisi, politik sering dikonotasikan secara negatip,misalnya ambisi politik,permainan politik,money politik dan sebagainya. Itu adalah sisi-sisi pragmatisme politik.  Tetapi bagi suatu masyarakat,apalagi suatu bangsa,politik adalah bagian dari menejemen kebersamaan dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama. Dengan politik suatu bangsa bisa mencapai masa kejayaan; politik, ekonomi dan budaya sekaligus.  Kegagalan menejemen politik bisa membuat suatu bangsa kehilangan makna kehadirannya; negerinya makmur tetapi rakyatnya miskin,penduduknya banyak tetapi tidak bisa menjadi subyek, hanya menjadi obyek politik global.

         Oleh karena itu bagi suatu bangsa, tidak cukup hanya dengan konsep politik  ideal yang sarat dengan nilai-nilai etika dan kemanusiaan, tetapi juga efektifitas politik. Seperti kuda, politik juga harus dikendalikan secara tepat.  Problem,nya ialah bagaimana mengendalikan politik yang beretika tetapi juga efektip. Fraksi di DPR melambangkan idealisme politik, sedangkan koalisi menggambarkan pragmatisme politik., oleh karena itu dukungan fraksi kepada Pemerintah sering tidak kompak, karena masing-masing fraksi anggauta koalisi memiliki idealisme yang berbeda, atau juga kepentingan yang berbeda-beda.

Konflik Politik

       Manusia  sebagai makhluk social memiliki tabiat suka  bekerjasama dan bersaing sekaligus. Manusia membutuhkan kerjasama karena secara indifidu manusia tidak mampu memenuhi seluruh  kebutuhan hidupnya.Oleh karena itu sekelompok manusia yang  memiliki kebutuhan bersama membangun “organisasi” yang mengatur teknik maupun kode etik dalam bekerjasama . Meski sekelompok manusia iu bekerjasama dalam satu bingkai organisasi, tetapi masing-masing orang juga memiliki tujuan individual yang belum tentu sama. Jika banyak yang bertarget (tujuan) sama, sementara “kursi” tujuan , yakni untuk menjadi yang tertinggi ternyata hanya ada satu, maka semua kompetitor akan melakukan persaingan.. Ada yang berpegang teguh kepada etika bersaing sehingga mereka tetap bertindak fair dalam bersaing, dan ada yang tidak mempedulikan nilai-nilai etika dalam bersaing. Nah ketika itulah akan terjadi konflik antar competitor. Adakalanya konflik hanya terjadi pada tataran argument, terkadang tak terkendali hingga konflik fisik bahkan peperangan bersenjata. Sering kita saksikan perkelahian fisik dalam kongres atau forum satu partai,  bahkan dalam siding DPR pun sering terjadi konflik yang sangat demontratip, seperti membalikkan meja, membanting kursi dan sebagainya. Gus Dur sewaktu menjadi Presiden pernah mengkritik perilaku anggauta DPR yang suka konflik dengan menyebutnya sebagai Taman Kanak-Kanak.

          Suatu Negara dibangun untuk menjamin tercapainya tujuan bersama dari warga negaranya. Jika dalam suatu partai kecil bisa terjadi conflict antar pengurus partai, maka tidak ada Negara di dunia yang terbebas dari conflict , bahkan conflict berkepanjangan melahirkan teori menejemen, yaitu menejemen conflict. DPR merupakan satu dari tiga pilar negara (eksekutip,legislatip dan yudikatip). Pembagian kekuasaan ini adalah wadah kerjasama dan persaingan sekaligus, karena 200 juta lebih manusia Indonesia   tidak mungkin sama , tetapi juga bukan mustahil bisa bekerjasama. Fraksi politik di DPR bisa mewakili aspirasi rakyat pemilih, bisa juga hanya mengekploitir rakyat pemilih untuk tujuan sendiri.

            Tugas DPR adalah legislasi dan bugeting, jika melakukan sesuatu diluar tugasnya. maka implikasinya bisa  dianggap melampaui kewenangannya atau melanggar etika politik, kedua-duanya merendahkan martabat dewan. APBD suatau daerah harus disepakati oleh DPRD dan Gubernur. Jika Gubernur mengajukan APBD berbeda dengan yang disepakati dengan DPRD seperti yanag dilakukan oleh Ahok, Gubernur DKI Jaya, maka Gubernur dianggap melanggar bukan saja etika tetapi juga Undang-Undang. Kesimpulan lembaga survey akhir-akhir ini yang menempatkan DPR bersama beberapa lembaga lainya (Polri, Kejagung)  sebagai  sarang korupsi mengindikasikan bahwa banyak rambu-rambu yang terlanggar,baik rambu kewenangan maupun rambu etika.   Terbebas dari jeratan hokum formal bukan berarti pasti terbebas dari penyimpangan etika., oleh karena itu disetiap lembaga ada Badan Kehormatan, seperti BK DPRRI yang harus mampu “mengendus” perilaku anggauta yang potensil menjatuhkan martabat Dewan.  Keharusan menjaga etika politik juga berlaku bagi eksekutip maupun yudikatip; 

Read More
posted by : Mubarok institute

Thursday, November 08, 2012

Pemerintahaan Islam di Negara Sekuler
REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Ikhwanul Kiram Mashuri

''Kami ingin mendidik generasi muda kita sebagai generasi yang religius,'' kata Perdana Menteri Turki, Recep Tayyib Erdogan, di depan sidang parlemen negaranya beberapa bulan lalu. Kepada kaum oposisi, ia menegaskan, ''Apakah kalian ingin melihat dari partai demokrat konservatif seperti Partai Keadilan dan Pembangunan akan lahir generasi ateis? Bila hal itu yang kalian kehendaki, itu adalah urusan kalian. Urusan kami adalah melahirkan generasi demokrat konservatif yang meyakini nilai-nilai dan tradisi agama kita (Islam).'' Demikianlah jawaban Erdogan menjawab kritikan dari para politisi oposisi. Yang terakhir ini mengkhawatirkan Erdogan akan menjadikan Turki sebagai negara agama. Tepatnya negara Islam. Mereka menuduhnya telah mengkhianati asas sekularisme Republik Turki yang didirikan Kemal Ataturk pada 1923 lalu. Kritikan itu bukannya tanpa dasar. Sejak Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP) yang ia pimpin berkuasa di Turki, yang pada Sabtu (03/11) lalu genap 10 tahun, sejumlah hal -- yang bisa saja dihubungkan dengan Islamisasi Turki --- telah dia ubah atau lakukan. Misalnya yang terkait dengan peran tentara. Selama ini militer menempatkan diri sebagai penjaga prinsip sekularisme Turki. Bila ada isyarat pemerintah melanggar prinsip sekuler, maka militer akan segera bertindak. Antara lain dengan kudeta. Sepanjang tahun 1960 hingga 1980, militer Turki telah melakukan tiga kali kudeta. Namun, tuduhan 'melanggar prinsip sekularisme' sering tidak jelas. Penafsirannya hanya sepihak. Yaitu pihak militer yang didukung partai sekuler. Dan, seringkali tuduhan itu mengarah pada partai Islam pemenang pemilu dan sedang memerintah. Termasuk partainyanya Erdogan, PKP. Karena itu, hubungan PKP/pemerintah dengan militer selalu diwarnai ketegangan. Dibutuhkan waktu 10 tahun untuk 'menghabiskan' pengaruh militer Turki dalam politik. Dengan 'memanfaatkan' undang-undang dan standar nilai yang berlaku di Uni Eropa, sedikit demi sedikit pengaruh militer dikurangi. Puncaknya terjadi tahun lalu ketika Presiden Abdullah Gul, yang juga pimpinan PKP, menunjuk empat pimpinan tinggi militer negara itu. Ini merupakan pertama kalinya pemerintah sipil Turki memutuskan pimpinan komando tertinggi angkatan bersenjata. Sebelumnya, sejak 2008, ratusan perwira militer ditangkap dengan tuduhan berkomplot untuk menggulingkan pemerintah Erdogan, yang dinilai telah melenceng dari prinsip sekuler. Tuduhan lain Islamisasi Turki oleh Erdogan adalah soal jilbab. Sejak PKP berkuasa, pemerintah terus berupaya mengamandemen undang-undang larangan berjilbab di sekolah, kampus, dan kantor-kantor pemerintah. Meskipun amandemen itu terus menuai pro dan kontra, namun isteri PM dan Presiden yang berjilbab kini sudah mulai masuk ke istana. Pada acara peringatan 89 tahun berdirinya Republik Turki beberapa hari lalu, isteri Presiden Abdullah Gul dan isteri Perdana Menteri Erdogan untuk pertama kalinya menghadiri acara resmi kenegaraan di istana kepresidenan. Keduanya berdiri di samping komandan tertinggi angkatan bersenjata. Pada tahun-tahun sebelumnya, pejabat tinggi militer selalu menolak mengikuti acara yang juga dihadiri para istri pejabat partai PKP yang berjilbab. Karena itu, di setiap acara peringatan kenegaraan Presiden Gul selalu menggelar dua kali resepsi terpisah. Yang pertama untuk para perwira tinggi militer. Yang kedua untuk umum yang juga dihadiri istri para pejabat pemerintah yang berjilbab. Namun, tahun ini ia hanya menggelar sekali resepsi di istana kepresidenan yang dihadiri pejabat tinggi militer, sipil, dan juga istri-istri pejabat yang berjilbab. Namun, Erdogan membantah bila semua langkah dan keputusan pemerintahannya tersebut dalam rangka Islamisasi Turki. Dalam suatu kesempatan ia menegaskan 'Partai Keadilan dan Pembangunan akan selalu menjaga nilai-nilai Republik Turki, termasuk sekularisme.'' Dalam wawancara dengan televisi Mesir, ia juga menyatakan Mesir bisa mengadopsi sebuah konstitusi sekuler. Menurutnya, sekularisme bukan berarti meninggalkan ajaran agama. Dalam sebuah negara sekuler, tambahnya, setiap orang memiliki hak untuk memilih menjadi religius atau tidak. ''Dan, saya adalah perdana menteri Muslim untuk negara sekuler,'' katanya. Bagi Erdogan, sekuler atau tidak sebuah negara tampaknya tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah bagaimana 'mengisi' negara itu. Yang terpenting adalah kontennya. Dan, ia telah membuktikan selama 10 tahun memimpin Turki, pemerintahannya adalah sangat Islami. Dengan kata lain, pemerintahan Islam di negara sekuler. Baginya, Islam bukan sekadar urusan pemakaian jilbab yang terus ia perjuangkan. Juga bukan sekadar simbol-simbol. Tapi, Islam juga adalah bagaimana memberikan kesejahteraan kepada rakyat, pendidikan yang baik, keamanan, kenyamanan, dan seterusnya. Keberhasilan PKP dan Erdogan memenangkan pemilu sebanyak tiga kali jelas menunjukkan rakyat puas terhadap kepemimpinannya. Pertumbuhan ekonomi Turki selama sepuluh tahun ini mencapai rata 8 persen, naik empat kali lipat dari sebelumnya. Sedangkan pendapatan per kapita naik tiga kali, dari 3.500 dolar AS pada 2002 menjadi 10.400 dolar pada 2011. Dalam pandangannya, beberapa tahun ke depan, pemerintahannya masih bisa meningkatkan hingga 25 ribu dolar per kapita, dan menjadikan Turki sebagai salah satu dari 10 besar kekuatan ekonomi dunia, yang sekarang baru di peringkat 16.

Read More
posted by : Mubarok institute

Thursday, November 01, 2012

Islamisasi Jawa (2)
 REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Azyumardi Azra

 Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19 terjadi apa yang disebut sejarawan MC Ricklefs sebagai “sintesa mistik” antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam, periode selanjutnya (1830-1930) ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Perkembangan ini tak lepas dari dinamika Islam di tingkat internasional, khususnya di Arabia, yang memengaruhi proses Islamisasi dan santrinisasi nusantara, termasuk di Jawa.

Kebangkitan gerakan Wahabiyah yang dinisbahkan pada Muhammad bin 'Abd al-Wahhab (masa hidup 1703-79) sejak pertengahan abad ke-18 mengubah arah gerakan pembaruan di kalangan pengikut Tarekat Syatariyah dan Naqsyabandiyah di Minangkabau yang mulai menemukan momentum pada 1870-an. Gerakan yang semula damai berubah menjadi gerakan Padri radikal-dengan paham dan praksis amat mirip Wahabi-setelah kembalinya tiga haji dari Tanah Suci pada awal abad ke-19. Konflik atau tepatnya “perang saudara” di antara barisan pendukung pembaruan damai dengan kelompok pemurnian radikal ala Wahabi berubah menjadi Perang Padri (1821-37) ketika Belanda campur tangan atas permintaan kaum adat. Di Jawa, pada waktu hampir bersamaan terjadi Perang Jawa yang dikenal sebagai Perang Diponegoro (1925-30). 

Selain karena kebijakan yang merugikan pribumi, perang ini terkait transformasi dan intensifikasi keislaman Pangeran Diponegoro. Seperti terungkap dalam penelitian Peter Carey, sejarawan Oxford University, Pangeran Diponegoro lewat lingkungan tarekat dan pesantren menempuh pengalaman keberagamaan sangat intens membuatnya tidak lagi bisa menerima kolonialisme Belanda kafir. Intensifikasi keislaman atau santrinisasi masyarakat Muslim Jawa selanjutnya terkait pertumbuhan jamaah haji dari kalangan kelas menengah Muslim yang mulai tumbuh. Meski statistik kolonial abad ke-19 tidak bisa terlalu dipercaya, menurut Ricklefs, sebagai gambaran pada 1850 hanya 48 pribumi Jawa pergi naik haji. Tetapi, pada 1858 meningkat menjadi 2.283 orang dan pada tahun-tahun akhir abad ke-19 berfluktuasi antara 1.500 sampai 5.000 orang. Dalam waktu bersamaan, jumlah pesantren meningkat: sebagian didirikan para haji yang kembali dari Tanah Suci. Memang pesantren sudah ada sejak masa awal penyebaran Islam di Jawa, tetapi baru pada abad ke-19 lembaga pendidikan ini menjadi salah satu “fenomena” utama Islam Jawa. 

Pada 1863, pemerintah kolonial mencatat hampir 65 ribu fungsionaris “profesional” keagamaan Islam (pengurus masjid dan guru agama) dan 94 ribu murid “sekolah agama” (pesantren). Menjelang 1872, jumlahnya masing-masing menjadi 90 ribu dan 162 ribu dan pada 1893 ada 10.800 pesantren di Jawa dan Madura dengan santri lebih dari 272 ribu. Proses santrinisasi juga didorong penguatan reorientasi syariah penganut tarekat, khususnya Naqsyabandiyah Khalidiyah, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yang diikuti tarekat lain. Perkembangan ini mengikuti kecenderungan sama yang terjadi pada tarekat-tarekat di Aceh, Palembang, dan Banjarmasin sepanjang abad ke-17 sampai abad ke-18. 

Tarekat-tarekat ini selain menekankan kesetiaan kepada syariah dan menolak kecenderungan antinomian dalam tarekat juga amat anti-Belanda dan terjun berjihad melawan kolonial-dan selanjutnya, seperti ditegaskan Ricklefs-bersikap anti-Kristen. Polarisasi dalam masyarakat Jawa dengan demikian terjadi tidak hanya di antara kelompok Muslim yang kian menjadi santri dengan golongan masyarakat Muslim yang tetap mempertahankan “sintesa mistik”, tetapi juga dengan kalangan warga Jawa yang beralih masuk Kristen. Seperti diungkapkan Ricklefs, untuk pertama kali, seusai Perang Jawa, misi Kristen mencapai sukses. Beberapa tokoh Jawa masuk Kristen, seperti Ky Ibrahim Tunggu Wulung dan Ky Sadrach. Hasilnya, menjelang akhir abad ke-19 terdapat sekitar 20 ribuan Kristen Jawa plus sejumlah “Kristen Londo” di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Dengan polarisasi terakhir ini, meminjam kerangka sejarawan terkemuka lainnya, Anthony Reid, terciptalah batas keagamaan lebih jelas dan tegas, baik di antara pemeluk Islam maupun penganut Kristen maupun di antara Muslim santri dengan Muslim pemegang sintesa mistik-atau “abangan”. Di tengah polarisasi itu, Islam secara keseluruhan terus menemukan momentum-menciptakan proses Islamisasi lebih intens karena berhadapan dengan kekuasaan kolonial yang mendorong Kristenisasi. 

Perlawanan dengan motif Islam juga meningkat. Contoh terbaik adalah KH Ahmad Rifa'i (1786-1876) yang setelah kembali ke Kali Salak, Batang, Jawa Tengah, dari belajar di Makkah, Madinah, dan Kairo menolak tunduk kepada otoritas kolonial Belada. Ia tidak mengakui keabsahan pernikahan yang dilakukan penghulu fungsionaris masjid yang diangkat Belanda. Ia menolak percampuran antara ajaran Islam dan tradisi Jawa dan mendorong penerapan Islam puritan dalam masyarakat Muslim Jawa.

Read More
posted by : Mubarok institute
Islamisasi Jawa (I)
REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh Azyumardi Azra 

Islamisasi Jawa? Mengapa Islamisasi masyarakat Jawa merupakan subjek sangat penting? Pentingnya antara lain adalah karena suku Jawa merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di dunia Muslim. Dengan jumlah sekitar 100 juta dari hampir 250 juta penduduk Indonesia, etnis Jawa sekaligus merupakan suku terbesar di Indonesia. Karena kenyataan demografi ini, etnis Jawa memainkan peran penting dalam berbagai dinamika Indonesia sejak dari sosial, budaya, agama, ekonomi, politik, dan seterusnya dalam periodisasi sejarah nusantara. Meski demikian, pandangan stereotipe yang dipercayai banyak kalangan, baik di dalam maupun luar negeri, adalah sebagian besar Muslim Jawa hanyalah abangan atau Muslim nominal atau `Islam KTP'. Istilah `abangan' yang sudah lama beredar dalam masyarakat Jawa sendiri kemudian dipopulerkan ke lingkungan akademik internasional oleh antropolog Amerika, Clifford Geertz, dalam karya klasiknya "Religion of Java" (1960). Dengan judul seperti ini, Geertz menekankan apa yang dia sebut sebagai `agama Jawa' dan pada saat yang sama secara implisit menolak frasa semacam Javanese Islam atau Islam in Java. 

Masihkah absah anggapan bahwa sebagian besar Muslim Jawa abangan? Sejarawan terkemuka Merle Calvin Rick-lefs membantah anggapan itu secara meyakinkan dalam karya mutakhirnya "Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, and Religious History, c. 1930 to the Present" (Singapore: NUS Press, 2012, xxi 575 halaman). Karya ini merupakan sekuel ketiga atau terakhir dari dua karya sebelumnya, "Mystic Synthesis in Java: A History of Islamisation from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries" (2006) dan "Polarising Javanese Society: Islamic and Other Visions c. 1830-1930" (2007). Tidak ragu lagi, ketiga karya ini secara komprehensif membahas Islamisasi Jawa sejak abad ke-14 sam pai sekarang. Islamisasi masyarakat Jawa merupakan proses yang terus berlanjut sejak kemunculan Islam dalam masyarakat Jawa pada abad ke- 14. Mengamati proses dan dinamika Islamisasi masyarakat Jawa selama berabad-abad hingga sekarang, Ricklefs menyimpulkan, masyarakat Muslim Jawa melewati masa sulit sejak awal penyebaran Islam, penjajahan kolonialisme Belanda dan Jepang, periode kemerdekaan, pemerintahan Presiden Soekarno yang kacau, totalitarianisme Presiden Soeharto, dan demokrasi kontemporer. 

Menempuh berbagai perubahan, masyarakat Muslim Jawa kini menjadi contoh luar biasa dalam hal peningkatan religiositas keislaman. Kesimpulan Ricklefs ini senada dengan temuan para ahli sebelumnya, misal Harry J Ben da dalam karyanya tentang Islam Indonesia di masa Jepang, "The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945" (1958). Benda menyimpulkan, sejarah Islam Indonesia khususnya masyarakat Jawa, tidak lain adalah history of the expansion of santri culture. Jelas karya Benda telah outdated-keting- galan zaman. Bisa dipastikan, ketika Benda me nrbitkan karyanya, kaum abangan dalam ma syarakat Muslim Jawa masih amat dominan. Karena itu, "Islamisation and Its Opponents in Java" dan kedua karya Ricklefs sebelumnya jelas melampaui karya Benda dalam cakupan periodisasi dan proses sangat kompleks, yang menghasilkan `Islamisasi lebih dalam' (deeper Islamisation) masyarakat Jawa. Proses ini biasa saya sebut sebagai `santrinisasi' sangat intens. 

Tetapi, proses Islamisasi di Jawa, atau te pat nya `santrinisasi', yaitu kian menguatnya komitmen dan praktik keislaman masyarakat Muslim Jawa, tidak bergerak lurus (linear). Awalnya, seperti diungkapkan Ricklefs dalam buku pertamanya, manuskrip lokal mengisyaratkan dua hal kontradiktif. Pada satu pihak ada yang mengisyaratkan, Islam yang mulai menyebar sejak abad ke-14 menemukan `sintesis mistik' dalam lingkungan budaya Jawa. Tetapi, sebagian naskah lain menyiratkan tidak terjadinya `sintesis mistik' tersebut. Terlepas perbedaan perspektif naskah- naskah itu, jelas Islamisasi pada masa awal menampilkan adanya sinkretisme antara Islam, agama lokal, dan budaya Jawa. Bahkan, ada semacam ketidakcocokan antara keraton dan lingkungan masyarakat yang kian banyak memeluk Islam. Barulah ketika Sultan Agung (berkuasa 1613-1646) menjadi penguasa Mataram terjadi rekonsiliasi antara keraton dan tradisi Islam. Walau tetap setia pada Ratu Kidul, Sultan Agung membuat istananya lebih `Islami'. Ia rajin berziarah ke makam para wali, memperkenalkan literatur pokok tentang Islam semacam Kitab "al-Uslubiyah", dan mengirim utusan kepada penguasa Hijaz untuk mengakuinya sebagai `sultan' yang merupakan khalifatullah zhillullah fil ardhi. Hasilnya pada tahap Islamisasi ini adalah apa yang disebut Ricklefs sebagai `sintesis mistik' pada tiga hal pokok. Pertama, mewujudkan identitas keislaman yang kuat, menjadi orang Jawa sekaligus menjadi Muslim. Kedua, melaksanakan lima rukun Islam, dan ketiga, menerima realitas tradisi keagamaan dan budaya lokal yang menyangkut Ratu Kidul, Sunan Lawu, dan makhluk supranatural lainnya.

Read More
posted by : Mubarok institute

Thursday, October 18, 2012

Ambang Perang Suriah-Turki
REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Azyumardi Azra

Eskalasi perang saudara di Syria kian mencemaskan dalam beberapa pekan ini ketika aksi militer rezim Bashar Assad mulai melibatkan Turki. Pekan lalu, beberapa mortir Syria menghantam Akcakale, sebuah kampung Turki di wilayah perbatasan sebelah utara Syria, yang menewaskan lima warga sipil Turki. Di tengah seruan internasional agar menahan diri, militer Turki melakukan serangan balasan di daerah perbatasan. Pada saat yang sama, parlemen Turki menyetujui serangan lebih masif terhadap Syria jika perlu.

Perkembangan memprihatinkan ini dapat berujung pada perang terbuka antara Syria dan Turki yang merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Limpahan (spill over) operasi militer rezim Bashar Assad terhadap kekuatan perlawanan Syria juga dapat menjangkau ke selatan—perbatasan dengan Lebanon dan Yordania. Jika ini terjadi, kawasan barat Timur Tengah kembali menjadi kumpulan bara panas yang kian sulit dipadamkan.

Dengan demikian, sejak gejolak perlawanan terhadap Presiden Bashar Assad meningkat pada Maret 2011, penyelesaian krisis Syria terlihat makin jauh. Bahkan, Utusan Khusus PBB untuk (penyelesaian krisis) Syria, Lakhdar Brahimi, yang diangkat menggantikan Kofi Annan, juga kelihatan tidak berdaya apa-apa. Korban terus berjatuhan. Berbagai lembaga internasional memperkirakan sekitar 31 ribu orang—terutama warga sipil—tewas sejak pergolakan terjadi. Meski terlihat kekuatan perlawanan meningkat, mereka tampaknya sulit melawan kekuatan militer rezim Bashar Assad sehingga majalah Newsweek (17/9/2012) menyebutnya sebagai “David and Goliath in Syria”.

Meningkatnya krisis di Syria dan negara-negara di sekitarnya, yang umumnya adalah negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim, mencerminkan sejumlah hal tidak menguntungkan.

Pertama, kealotan rezim Bashar Assad, yang tidak sungkan mengorbankan para warga pembangkang demi mempertahankan kekuasaannya, yang cepat atau lambat pasti berakhir. Berbagai proposal dan skema penyelesaian damai yang disodorkan PBB, Liga Arab, dan kalangan internasional lain tidak mampu melunakkan hatinya.

Kedua, eskalasi perang di Syria, sekaligus pula memperlihatkan kegagalan mediasi internasional. Lembaga-lembaga internasional multilateral, seperti PBB, juga gagal menghentikan perang di Syria. Negara-negara di PBB pun terpecah belah. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa ingin memberlakukan tindakan internasional lebih keras dan tegas terhadap rezim Bashar Assad. Namun, ada pula blok Rusia dan Cina yang selalu menolak campur tangan internasional di Syria.

Ketiga, di tengah pembelahan kedua kubu itu, negara-negara Barat, AS dan sekutu-sekutunya, memilih untuk tidak mengerahkan kekuatan militer mereka ke Syria. Mengapa sikap mereka berbeda dengan ketika menghadapi krisis Lybia pada 2011? Ini terkait dengan krisis keuangan dan ekonomi yang terus berlanjut di banyak negara Eropa dan musim pemilu presiden di AS.

Presiden Barack Obama yang berkonsentrasi untuk bisa terpilih kembali, cenderung bersikap lunak (lenient) dalam banyak kebijakan luar negerinya sehingga menjadi sasaran kritik banyak pihak di AS sendiri, termasuk dari capres Partai Republik, Mitt Romney. Inilah sikap tipikal Partai Republik yang cenderung hawkish, galak seperti elang; berbeda dengan Partai Demokrat yang cenderung dovish, burung merpati yang lembut.

Keempat, krisis Syria juga mencerminkan konflik politik di antara negara-negara Arab khususnya. Arab Saudi dan Qatar, yang dilaporkan sebagai pemasok dana terbesar dalam kekuatan perlawanan terhadap Presiden Bashar Assad. Kedua negara ini menolak keterlibatan Iran dalam usaha penyelesaian konflik Syria, bukan hanya karena faktor Presiden Ahmadinejad yang tidak mereka sukai, melainkan adanya kekuatan Hizbullah (Syi'ah) di Lebanon, tangan kanan Bashar Assad, yang Syi'ah Allawiyah dan sekaligus Ba'athis-Sosialis. Di sini terlihat sektarianisme keagamaan turut menjadi motif tersembunyi dalam sikap Pemerintah Arab Saudi dan Qatar serta Pemerintah Syria.

Dalam kondisi tersebut, pemerintahan Presiden Mursi, Mesir, tidak berdaya menengahi konflik di antara Arab Saudi dan Qatar pada satu pihak dengan Iran di pihak lain. Hal ini terutama karena daya tekan (leverage) Mesir terhadap negara-negara Arab lain, apalagi terhadap Iran, berkurang secara signifikan karena kondisi politik yang masih belum stabil pada masa pasca-Mubarak.

Dalam situasi yang serba tidak menguntungkan itu, bisa dipastikan pihak yang paling diuntungkan adalah Israel. Krisis di Syria dan konflik di antara negara-negara Arab membuat rezim PM Netanyahu bisa lebih leluasa dalam menghadapi Palestina sehingga membuat perdamaian di tanah Palestina semakin jauh dari jangkauan. Pada saat yang sama, Israel meningkatkan tekanan kepada Iran yang diklaimnya terus melanjutkan pengayaan uranium untuk menghasilkan senjata nuklir. Jadi, hari-hari esok masih sangat sulit di Timur Tengah.


Read More
posted by : Mubarok institute
Imperium Amerika di Ujung Tanduk?
REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Ahmad Syafii Maarif

Imperium dari bahasa Latin menjadi empire dalam bahasa Inggris, yang berarti sekelompok negara atau negeri dengan wilayah kekuasaan yang luas di bawah otoritas tunggal. Dapat pula diartikan sebagai organisasi komersial raksasa yang dimiliki atau dipimpin oleh seseorang.

Amerika Serikat sejak akhir abad ke-19, dengan merebut Filipina dari tangan Spanyol pada 1898, sedang bergerak dalam proses awal mengukuhkan dirinya sebagai sebuah imperium yang puncaknya terjadi pada era pascaPerang Dingin. Tetapi, untuk berapa lama lagi? Pertanyaan inilah yang telah dijawab oleh beberapa penulis terkenal, seperti Francis Fukuyama, Emmanuel Todd (Prancis), Fareed Zakaria (warga Amerika kelahiran India), dan Johan Galtung (Norwegia). Untuk mendukung nafsu imperiumnya, Amerika telah menguras uang pajak rakyatnya sendiri dalam angka triliunan dan mengorbankan rakyat bangsa lain serta rakyatnya sendiri di medan pertempuran. Semuanya ini dilakukan dengan berbagai helat dan pembenaran, apakah untuk mengekspor demokrasi atau hak-hak asasi manusia. Dalam perspektif ini, Amerika memang adalah sebuah negara imperialis yang datang terlambat dibandingkan dengan negara-negara Eropa pada abad-abad yang silam.

Todd menulis karya After the Empire: The Breakdown of the American Order/terj dari bahasa Prancis oleh C Jon Delogu(London: Constable, 2004). Judulnya sendiri sudah menunjukkan, imperium Amerika sedang berada di ujung tanduk. Fareed Zakaria di bawah judul yang lebih lunak The Post American World (London: Penguin Books, 2008), juga sudah melihat bahwa imperium Amerika akan segera berakhir. Di antara penulis itu, adalah Galtung yang telah mematok tahunnya, yaitu pada 2120, menjadi tahun kejatuhan imperium Amerika dengan buku terbarunya, The Fall of the US Empire-and then What? Successors, Regionalization or Globalization? US Fascism or US Blossoming?
(Oslo: Transcend University Press, 2009).

Francis Fukuyama, yang karyanya akan disinggung sebentar lagi, membaca posisi Amerika sedang berada di persimpangan jalan, sebuah koreksi terhadap karya sebelumnya yang sarat dengan optimisme tentang sistem kapitalisme dan demokrasi liberal. Mohon Tuan dan Puan jangan salah raba.
Yang akan tumbang bukan Republik Amerika, melainkan Amerika Serikat sebagai imperium dengan politik luar negerinya yang imperialistik yang ternyata telah menebarkan kekacauan dan permusuhan di seluruh jagat raya, khususnya sejak pascaPerang Dunia (PD) ke-2.Juga, Tuan dan Puan jangan salah sangka. Semua penulis di atas adalah pencinta Amerika sebagai republik, sebagai bangsa, tetapi pembenci imperium Amerika, terutama terbaca dengan sangat jelas dalam karya Todd dan Galtung. Amerika sebagai bangsa dan negara, menurut para penulis itu, akan tetap utuh, bahkan mungkin semakin jaya karena petualangan politik luar negerinya yang menguras pajak rakyat Amerika itu akan terpaksa dihentikan.

Kita lihat optimisme Fukuyama. Setelah memenangi Perang Dingin dengan keruntuhan Uni Soviet pada 1989/1990, Amerika muncul sebagai satu-satunya adikuasa tanpa lawan yang berarti. Sistem komunisme Uni Soviet berantakan karena pembusukan dari dalam, sedangkan lawannya kubu kapitalisme seolah-olah telah jadi pemenang. Francis Fukuyama, filsuf sosial warga Amerika berdarah Jepang, mengukuhkan kemenangan ini dengan menulis buku The End of History and the Last Man (New York: Avon Books, 1992) yang ramai dibicarakan secara global. Seakan-akan kapitalisme dan demokrasi liberal merupakan puncak peradaban, tidak ada lagi yang unggul dari itu. Itulah capaian tertinggi dari sejarah. Kemudian, mengapa Fukuyama berubah pandangan?Dalam bacaan saya, jawabannya terkait dengan politik luar negeri Amerika yang jingoistik (cinta tanah air yang berlebihan) dan ekspansif. Akibatnya, pada era Presiden Bush terutama, selalu merasa terancam oleh kekuatan luar yang membahayakan negaranya, sesuatu yang sama sekali palsu. George Bush adalah seorang paranoid (hidup dalam ketakutan).

Suasana batin yang labil ini dimanfaatkan secara maksimal oleh gerakan Zionisme, demi eksistensi Israel yang sebenarnya tidak lain ialah sebuah negara teror. Berbeda dengan Todd dan Galtung yang anti-Zionisme, Fukuyama sendiri tampaknya tidak punya nyali yang cukup untuk berbicara terus terang tentang ideologis fasis ini.

Todd sekalipun menghindari menyebut Zionisme, tetapi melihat dengan jelas peran strategisnya dalam mencoraki politik Amerika, dalam dan luar negeri. Todd juga punya perasaan simpati atas nasib rakyat Palestina dalam cengkeraman kolonisasi Yahudi. Kita baca, “Ketidakadilan terhadap rakyat Palestina dari hari ke hari oleh kolonisasi Yahudi atas sisa-sisa tanah mereka dengan sendirinya adalah sebuah penyangkalan terhadap prinsip persamaan, yang menjadi fondasi demokrasi. Bangsa-bangsa demokrasi lain, terutama di Eropa, tidak punya simpati tanpa syarat terhadap Israel seperti yang dirasakan Amerika.” (Todd, hlm 114).

Adalah sebuah keheranan besar, penduduk Yahudi Amerika hanyalah sekitar 2.2 persen (Todd, hlm 115) dari total rakyat Amerika, mengapa perannya demikian menentukan? Dengan runtuhnya imperium Amerika, jawaban terhadap pertanyaan ini akan lebih mudah diperkirakan. Artinya, peta politik global akan berubah secara drastis, dan nasib Israel akan jadi taruhan, karena pelindung utamanya telah menarik diri sebagai sebuah imperium.

Dan, tidak tertutup kemungkinan Palestina akan muncul sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Jika ini terjadi, terorisme akan surut secara dramatis dan tiba-tiba, karena raison d'trê (pembenaran eksistensi) utamanya sudah tidak ada lagi. Perasaan aman secara global akan mengikutinya sebab biang kerok kekacauan ini tidak lain dari politik luar negeri Amerika yang paranoid di bawah pengaruh kuat Zionisme, yang memang “bukan bagian dari kemanusiaan”, tulis Gilad Atzmon (lihat Resonansi, 13 Januari 2009 dan 10 Juni 2010). Bagi Galtung, untuk mengakhiri terorisme, akhiri lebih dulu terorisme negara, maksudnya Amerika dan Israel. (Telusuri artikel Galtung dan Dietrich Fischer via Google, 20 September 2002, di bawah judul “To End Terrorism, End State Terrorism”).

Fukuyama yang semula adalah bagian kekuatan neo-konservatif berubah 180 derajat setelah Presiden George Bush menyerang Iraq dan menggantung Saddam Hussein. Maka beberapa tahun kemudian, muncullah buku keduanya di bawah judul "America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy" (New Haven-London: Yale University Press, 2006) sebagai ralat terhadap optimismenya yang berlebihan tentang hari depan kapitalisme dan demokrasi liberal.
Jika buku ini ditulis setelah krisis keuangan Amerika tahun 2008, tentu analisis Fukuyama akan lebih tajam lagi. Ternyata kapitalisme dengan doktrin pasar bebasnya punya penyakit kronisnya tersendiri, sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya oleh seorang Milton Friedman (31 Juli 1912-16 Nop. 2006), ekonom pro-pasar, pemenang Hadiah Nobel Ilmu Ekonomi tahun 1976, yang pernah dipuja dunia itu, termasuk oleh pengikutnya di Indonesia.

Karya Fukuyama ini masih perlu kita bicarakan lagi, terutama yang menyangkut isu jihad yang kemudian semakin menyebabkan Presiden George Bush jadi gelap mata untuk menyerang negara-negara yang dikatakan sebagai pusat terorisme dan senjata kimia pemusnah massal, semula Afghanistan kemudian Iraq. Akibat serangan imperialistik itu, dua bangsa Muslim ini berantakan dengan korban jiwa ratusan ribu. Tetapi, akibatnya bagi Amerika tidak kurang fatalnya: mempercepat proses kerontokan imperiumnya yang baru saja mencapai titik puncaknya pada 1991 (Zakaria, hlm 4).Jika ramalan Galtung menjadi kenyataan nanti, daya tahan imperium Amerika hanyalah akan berumur setahun jagung, tidak bisa menandingi imperium Romawi kuno yang berlangsung selama lima abad. Apalagi, jika disandingkan dengan imperium Turki Usmani atau imperium Sriwijaya yang bertahan selama tujuh abad.Menurut Fukuyama, apa yang dikategori kan sebagai jihadisme modern dalam bentuk terorisme tidak ditemukan dalam tradisi asli Islam pada masa awal. Gagasan ini justru ber asal dari Barat untuk menciptakan sebuah doktrin baru yang bersifat universal sebagai sumber identitas dalam konteks dunia multikultural, membuana, modern. Ini merupakan upaya demi mengideologikan agama untuk tujuan politik. Dengan demikian, jihadisme lebih merupakan produk modernisasi, seperti halnya komunisme atau fasisme. Sekali lagi, banyak gagasan yang Islamis bukan datang dari Islam, melainkan justru berasal dari Barat yang dikalungi jubah serba Islam (lih, hlm 72-73).

Joseph E Stiglitz (9 Februari 1943), ekonom Amerika yang juga pemenang Nobel 2001, mengatakan, krisis finansial Amerika itu disebabkan oleh kemunafikan dan ketidak jujuran dalam pengelolaan keuangan. Stiglitz juga mengkritik keras peran IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia dalam memperburuk situasi ekonomi global. Korbannya cukup banyak, khususnya negara-negara berkembang, salah satu nya adalah Indonesia yang diberi resep salah oleh badan-badan keuangan dunia yang tidak lain merupakan perpanjangan tangan kapitalisme.

Apa yang kita kenal dengan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) terhadap bank-bank bermasalah yang sedang kelimpungan akibat krisis 1998 yang kemudian harus ditalangi dengan menguras uang rakyat Indonesia sekitar Rp 650 triliun itu adalah bagian dari resep badan keuangan dunia itu. Masalah dahsyat yang memiskinkan rakyat ini belum menemukan titik terang penyelesaian sampai hari ini. Kembali kepada Fukuyama. Serangan terhadap Irak tersebut, menurut Fukuyama dan beberapa pengamat lainnya, merupakan sebuah kesalahan karena didalangi oleh orang-orang pro-Zionis, misalnya, Paul Wolfowitz, Douglas Feith, dan Richard Perle untuk mengamankan pososi Israel di lingkungan dunia Arab yang memusuhinya. Sebagaimana kita ketahui, Wolfowitz pernah bertugas di Jakarta sebagai dubes Amerika dan banyak memiliki teman di sini.

Argumen yang terpisah atas serangan terha dap Irak dialamatkan kepada Leo Strauss, tokoh neokonservatif yang dijuluki sebagai “a champion of the ‘noble lie’/pelopor dusta yang terhormat”. Baginya, menjadi sebuah kewajiban untuk berdusta terhadap massa karena hanya segelintir elite sajalah yang secara intelektual pantas untuk mengetahui kebenaran. (Fukuyama, America, hlm 12-13). Selintas, mengingat kan kita kepada Adolf Hitler dalam karyanya Mein Kamps (Perjuanganku) yang mengatakan, dusta yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran.

Fareed Zakaria yang menghindari terminologi rontoknya imperium Amerika dengan judul bukunya The Post American World (Dunia Pasca- Amerika). Substansinya tidak banyak berbeda. Hanya, Zakaria menambahkan, semuanya itu terjadi karena “the Rise of the Rest” (bangkitnya negara-negara lain, terutama di dunia dagang), seperti Brasil, Meksiko, Korea Selatan, Taiwan, India, Cina, Argentina, Cile, Malaysia, dan Afrika Selatan. Sebagai migran India, Zakaria adalah orang yang menikmati sistem demokrasi Amerika, sesuatu yang sulit ditemukannya di dunia Arab. Dengan menyebarnya kekuatan ekonomi pada berbagai negara, Amerika sudah tidak punya kapasitas lagi untuk mendikte dunia se mau gue, sesuatu yang sangat terasa pada era selama beberapa tahun pas ca-Perang Di ngin.
Sebelum muncul seba gai se buah imperium, Ame rika dulunya, dikutip dari Todd, adalah protektor/pelindung kemudian malah berubah menjadi predator/pe mangsa. “Sekarang, hanya ada satu ancaman terhadap stabilitas dunia yang tak lain adalah Ame rika sendiri ….” (Todd, hlm 191). Pengamat politik global telah memperkirakan, setidaknya, mereka bertahan sampai bangunan imperiumnya roboh dalam tempo yang tak lama lagi.

Keresahan Johan Galtung dan Emmanuel Todd terhadap kelakuan imperium Amerika yang ditunggangi oleh Zionis global itu sebenarnya merupakan keresahan seluruh dunia beradab. Dengan porsi yang hanya 2,2 persen orang Ya hudi di Amerika (tidak semuanya pendukung Zionisme), dalam catatan Galtung, enam perusahaan Yahudi menguasai 96 persen media dan 70 persen profesor pada 20 universitas terpenting Amerika merupakan Yahudi. (Lih, Haarets, 30 April 2012 dan artikel Karin Abraham dalam The Times of Israel, 25 April 2012, berjudul “Jews control media, ‘peace’ professor Galtung claims”).

Akhirnya, saya sungguh berharap, perkiraan Galtung, Todd, dan yang lainnya akan menjadi kenyataan dalam tempo yang tak terlalu lama lagi demi membebaskan bumi dari petualangan politik ekspansif, keonaran, dan ketidaknyaman an oleh ulah imperium yang dikendalikan oleh kelompok minoritas Zionis yang menyatu dengan Israel. Sebagian bangsa Muslim sering menari sesuai dengan irama bunyi genderang yang di tabuh pihak lain.

Read More
posted by : Mubarok institute
My Photo
Name:

Prof. Dr. Achmad Mubarok MA achmad.mubarok@yahoo.com

Only Articles In
Photos of Activities
Best Seller Books by Prof. DR Achmad Mubarok MA
Join Mubarok Institute’s Mailing List
Blog Development By
Consultation


Shoutbox


Mubarok Institute Weblog System
Designed by Kriswantoro
Powered by Blogger