Tuesday, November 27, 2007

Dalam bahasa Arab, politik disebut dengan istilah siyasah. Ilmu agama (Islam) yang berbicara tentang politk disebut fiqh as siyasah atau fiqih politik. Secara akademik ilmu politik berdekatan dengan ilmu ushuluddin atau teologi, oleh karena itu di IIUM (International Islamic University Malaysia) misalnya jika seorang mahasiswa S2 mengambil program mayornya ilmuUshuluddin,maka program minornya adalah ilmu politik. Jadi jika seorang sarjana alumnus Fakultas Ushuluddin (Teologi) kemudian aktif dalam dunia politik, itu sudah berada pada jalur yang benar. Politik berbicara tentang kekuasaan, sumber kekuasaan adalah Tuhan,dan Ushuluddin atau Teologi adalah ilmu yang berbicara tentang ketuhanan.

Dari kata siyasah, bentuk isim failnya adalah sais. Orang Betawi menggunakan kata sais untuk menyebut kusir sado atau dokar. Memang ada kesamaan antara pelaku politikdengan sais,yaitu sama-sama mengendalikan power untuk mengantar pada satu tujuan. Seorang sais yang pandai, ia dapat mengendalikan kuda dengan lembut,sang kuda berlari dengan kecepatan yang diinginkan oleh sais,kudajuga bisa dikendalikan untuk berjalan lambat ketika melewati jalan yang jelek,bisa dibelokkan dan bisa disuruh berhenti.

Karakter kuda memang mirip politik. Politik adalah juga power yang bisa dikendalikan untuk mengantar pelakunya ke kursi atau tujuan politik. Pengendali politik juga harus memiliki kemampuan seperti seorang sais kuda, mampu memacu dan mampu menarik kekang pada saat tepat. Jika kuda bisa liar dan mencelakakan sais dan sado yang ditarik, politik yang tidak terkendali juga bisa menjadi boomerang yang mencelakakan sang pengendali berikut kendaraan (partai) politik yang dikendarainya. Kuda yang lapar atau terlalu lelah bisa bertindak liar bahkan menyepak sang sais, begitupun politik yang kurang tercukupi kebutuhannya bisa melahirkan anarki politik yang bisa mematikan atau sekurang-kurangnya mencelakakan para pemimpin politik.

Karena liarnya kuda dan demi kelancaran perjalanan, maka sais menutup sebagian pandangan kuda dengan “kacamata kuda” sehingga mata kuda focus hanya tertuju ke jalan didepan,tidakbisa nengok kiri kanan apalagi melihat ke belakang. Begitupun dalam pengendalian politik,tidak boleh seluruh realita terbuka telanjang,bisa diakses oleh semua orang pada setiapsaat. Ada fakta-fakta yang harus disembunyikan dari pandangan public, karena jika terbuka, public bisa digerakkan oleh pengendali politikyang lain untuk melakukan maneuver anarkis yang bisa menghambat berlangsungnya proses politik. Kejujuran politik bukan berarti lugu, terbuka apa adanya, tetapi harus disertai dengan kecerdasan politik, yakni tahu persis ukuran keterbukaan dan kapan dan dimana harus terbuka sehingga proses politik dapat berlangsung terkendali.

Idealisme dan Pragmatisme Politik.
Bagi indifidu politisi, politik sering dikonotasikan secara negatip,misalnya ambisi politik,permainan politik,money politik dan sebagainya. Itu adalah sisi-sisi pragmatisme politik. Tetapi bagi suatu masyarakat,apalagi suatu bangsa,politik adalah bagian dari menejemen kebersamaan dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama. Dengan politik suatu bangsa bisa mencapai masa kejayaan; politik, ekonomi dan budaya sekaligus. Kegagalan menejemen politik bisa membuat suatu bangsa kehilangan makna kehadirannya; negerinya makmur tetapi rakyatnya miskin,penduduknya banyak tetapi tidak bisa menjadi subyek, hanya menjadi obyek politik global.

Oleh karena itu bagi suatu bangsa, tidak cukup hanya dengan konsep politik ideal yang sarat dengan nilai-nilai etika dan kemanusiaan, tetapi juga efektifitas politik. Seperti kuda, politik juga harus dikendalikan secara tepat. Problem,nya ialah bagaimana mengendalikan politik yang beretika tetapi juga efektip.

Ibnu Khaldun memperkenalkan istilah ashobiyyah. Menurut bapak sosiologi itu, gagasan politik ideal tidakcukuphanya disampaikan ke fikiran dan hati nurani rakyat,karena pengendalian fikiran dan hati nurani itu tak bisa diukur efektifitasnya. Dibutuhkan power konkrit yang secara “fanatic” mendukung gagasan elit politik, yaitu dukungan dari sebagian besar (mayoritas) golongan/ rakyat, yang menjamin keberlangsungan program-program politik kebangsaan. Nah, kelompok pendukung politik Pemerintah itulah yang disebut ashobiyyah.

Reformasi dan Koalisi
Bung Karno dulu ketika mengusung gagasan politik revolusionernya secara sadar membentuk power ashobiyyah berupa koalisi NASAKOM,Nasional-Agama dan Komunis. Seluruh jargon-jargon politik revolusioner Bung Karno; seperti Manipol- Usdek, Ganyang Malaysia dan lain-lainnya didukung secara gegap gempita oleh koalisi NASAKOM itu,bahkan gagasan Presiden Seumur Hidup yang sesungguhnya merupakan penyimpangan UUD 45 pun didukung oleh kelompok ashobiyyah NASAKOM. Kegagalan Bung Karno bukan karena tidak konsepsional, tetapi lebih karena koalisi Nasakom itu secara konsepsional anatomis sulit terwujud.

Sedangkan Pak Harto dalam mengusung gagasan politik orde barunya membentuk power ashobiyyah berupa koalisi ABG, Abri,Birokrat dan Golkar. Selama masa orde baru, ya koalisi ABG inilah yang secara fanatic mendukung gagasan pakHarto,dan PakHarto pun merekayasa demokrasi agar Golkar selalu menjadi pemenang Pemilu. Kegagalan PakHartoo juga bukan karena salah konsep, tetapi lebih karena terlalu lamanya bersandiwara dalam berdemokrasi.

Reformasi menggulingkan Pak Harto yang dimotori oleh antara lain Amin Rais,lebih didorong oleh kebencian kepada Pak Harto dan kemarahan kepada koalisi ABG dan orde barunya. Oleh karena itu reformasi berlangsung tidak konsepsional. Reformasinya seperti anarki yang berlangsung dari Jalanan hingga Senayan. Amandemen 1,2,3,4 pun membuat arah bangsa menjadi tidak jelas. Koalisipun kerap berdiri, tetapi juga tidak konsepsional,lebih merupakan koalisi improfisasi.

Pernah ada koalisi kebangsaan, kemudian muncul koalisi kerakyatan. Yang jelas, Pemerintah SBY tidak didukung oleh ashobiyyah seperti koalisi Nasakom atau koalisi ABG. Presiden SBY lebih mengedepankan budaya politik dibanding membangun kekuatan real politik. Kabinet sekarang sering disebut sebagai perwujudan koalisi Pelangi. Ashobiyyah Pelangi secara konsepsional memang tidak akan efektip. Partai2 politik lebih suka mengkritisi Presiden dibanding mengkritisi mentrinya yang dudukdi kabinet.Bahkan PAN meninggalkan koalisi tetapi mewakafkan dua mentrinya untuk SBY, lucu kan ?. Menteri-menteri dan Gubernur Bupati lebih tersedot perhatiannya pada bagaimana memenangkan partainya nanti pada pemilu 2009 dibanding mensukseskan politikPemerintahan. Golkar dan PDIP juga bermanufer ke arah koalisi, tetapi untuk mendukung apa ?. gagasan politik atau target kursi ?

Koalisi sebagai ashobiyyah memang diperlukan untuk Pemerintah pasca Pemilu 2009 guna mendukung kesinambungan perubahan system, bukan untuk menjamin terpilihnya seseorang. Jangan sampai era tanpa GBHN sekarang hanya bisa meracik menu pembangunan tanpa sempat memasaknya karena bangsa disibukkan oleh langkah improvisasi politik, padahal kita sedang berada pada era global dimana bangsa ini perlu meneguhkan keberadaannya sebagai bangsa besar. Tanpa itu 230 juta penduduk Indonesia hanya akan menjadi buih dari lautan global,na`uzu billah. Lebih jauh tentang budaya politik