Center For Indigenous Psychology (Pusat Pengembangan Psikologi Islam) diasuh oleh: Prof. DR Achmad Mubarok MA, Guru Besar Psikologi Islam UI, UIN Jakarta, UIA

Tuesday, December 18, 2007

Kedaulatan Politik
at 10:42 PM 
Belum lama ini penulis diundang seminar dan kuliah umum di tiga perguruan tinggi kota Trengganu Malaysia. Ada pemandangan menarik di sana,yaitu banyaknya tulisan besar terpampang di depan gedung-gedung kantor pemerintahan yang berbunyi DAULAT TUANKU. Pada tradisi kerajaan, kalimat daulat tuanku merupakan kalimat kesiapan untuk menjalankan titah raja sehingga kalimat itu pasti diucapkan pada awal kalimat seorang pejabat atau seorang menteri ketika melapor kepada raja atau ketika menyatakan kesiapan menjalankan perintah raja, seperti tradisi di TNI mengucapkan kalimat siap. Pada era modern sekarang, tulisan besar Daulat Tuanku di Malaysia merupakan peneguhan system politik bahwa kedaulatan politikdi Malaysia itu ada di tangan para sultan. Malaysia memang Negara kerajaan konstitusional (seperti Inggris dan Belanda) yakni gabungan dari beberapa kesultanan dan secara bergiliran seorang Sultan dipilih menjadi Yang Dipertuan Agong. Sedangkan pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui proses demokrasi.

Kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulah yang artinya kekuasaan atau giliran berkuasa. Kata Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiah dalam sejarah digunakan untuk menyebut kekuasaan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiah. Sekarang kata daulah –duwal digunakan untuk menyebut Negara.

Tiga Kedaulatan

Berbicara tentang kedaulatan sebagai system kekuasaan sesungguhnya ada tiga wilayah kekuasaan; Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Tuhan. Jika disebut kedaulatan rakyat maka artinya rakyat memegang kekuasaan Negara, diwujudkan melalui pemilihan umum dimana rakyat memilih wakil-wakilya untuk duduk di lembaga tertinggi Negara (di Indonesia Majlis Permusyawaratan rakyat atau MPR) dan lembaga tertinggi itu pada era sebelum reformasi memilih Presiden untuk menjalankan kekuasaan rakyat. Selanjutnya Presiden disebut pemegang mandataris MPR. Kini kedaulatan rakyat tidak lagi diberikan kepada MPR tetapi langsung diberikan kepada presiden melalui pilpres langsung dan kepada gubernur bupati melalui pilkada langsung. Nuansa pemberian kedaulatan langsung ini bisa positip bisa negatip. Positipnya, pilihan langsung menghilangkan manipulasi yang selama ini berlangsung melalui praktek dagang sapi, negatipnya sering terjadi perilaku anarkis kelompok yang mengatas namakan rakyat. Ide penunjukan gubernur tanpa lewat pilkada dari Pak Muladi (Lemhanas) difahami sebagai upaya mengurangi ekses kedaulatan rakyat langsung yang bisa melemahkan otoritas Pemerintah, toh Presidennya sudah dipilih langsung. Eksekusi kedaulatan rakyat langsung memang meriah, tetapi sesungguhnya biayanya terlalu mahal,menghabiskan energi masyarakat. Memang masyarakat Indonesia itu sangat beragam, ada lapisan masyarakat ultra modern, modern, urban, tradisionil dan terbelakang. Bagi masyarakat ultra modern, kebebasan rakyat sudah sangat membosankan, tetapi bagi lapisan urban,mereka justeru sedang asyik-asyiknya menikmati kedaulatan rakyat melalui kebebasan memilih.

Sedangkan kedaulatan hokum dianut karena Indonesia adalah Negara hokum. Kedaulatan hokum bermakna bahwa hukumlah yang harus menjadi panglima sehingga hokum tidak boleh diatur oleh kepentingan politik, hokum yang harus mengatur politik, tidak sebaliknya politik mengatur hokum. Dalam bidang ini kita harus mengakui betapa lemahnya kedaulatan hokum di negeri kita, karena seringkali hokum bukan saja diatur oleh politik,tetapi bahkan oleh tangan-tangan kotor koruptor. Di Indonesia kini banyakhalbaru yang menarik. DPR membuat Undang-undang, Pemerintah menjalankan Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi mengawasi Undang-Undang itu sendiri. Jika Pemerintah diawasi oleh DPR dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan politik, Pemerintah dan DPR diawasi oleh aparat hokum sebagai penegak hokum. Semua lembaga tinggi negara ada yang mengontrol, nah Mahkamah Konstitusi yang keputusannya mengikat justeru tidak ada yang mengontrol kecuali dirinya sendiri Dalam perspektip ini Mahkamah Konstitusi seperti memegang kedaulatan Tuhan.

Kedaulatan Tuhan dalam Politik

Secara teologis manusia bisa memegang kedaulatan Tuhan karena manusia adalah khalifah (wakil)Nya. Manusia sebagai khalifah bukan saja diberi hak untuk mengelola alam ini, tetapi juga berhak menegakkan hokum Tuhan di muka bumi,misalnya menghukum mati pembunuh..Tetapi bagaimana menegakkan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan bermasrakat, tiap bangsa dan tiaplapisan masyarakat memiliki cara berfikir yang berbeda-beda. Yang pertama-tama mengklaim sebagai pemegang otoritas Tuhan dalam Negara adalah “Kepala Negara” Vatikan, yakni Paus.. Di kalangan Katolik ada keyakinan bahwa pangkat kepausan itu berasal dari Tuhan, oleh karena itu kaisar-kaisarpun harus dimahkotai oleh Paus. Menurut Paus Innocent III (1198-1216) Paus kurang besar dari Allah tetapi lebih tinggi dari manusia. Klaim ini tidak serta merta diterima karena mythos Rumawi juga menyatakan bahwa Kaisar adalah penguasa dunia dan “Putera Tuhan”. Konflik dua otoritas Tuhan ini mewarnai sejarah politik Eropa, terkadang Paus bisa mengendalikan kaisar, terkadang Kaisar bisa memainkan bola politik Paus. Raja Hendrik IV (Jerman) malah berani menyerang Roma,membuang Paus dan mengangkat Paus baru. Ketika Paus Urbanus VI didukung Jerman dan Inggris, Perancis mengangkat Paus sendiri yang berkedudukan di Avignon. Raja Henry VIII (inggris) malah berani memisahkan diri dari Roma mendirikan Gereja Anglikan dimana Raja adalah kepala Gereja. Konsili Pisa (1409) menambah ruwet karena melahirkan tiga orang menduduki tahta kepausan secara bersamaan. Kini Negara Vatikan menjadi sangat unik, wilayah negaranya sangat kecil di tengah kota Roma ibu kota Italy, tetapi wilayah politiknya sangat luas. Hubungannya dengan para “kaisar” pada era globalisasi juga sangat unik, saling memanfaatkan.

Dalam sejarah Islam, kedaulatan Tuhan juga diklaim oleh para sultan, terutama para sultan yang repressip. Teologi yang dikembangkan juga teologi Jabariah (predestination) yang memandang kehadiran sultan sebagai kehendak Tuhan, oleh karena itu faham yang dikembangkan adalah bahwa sultan adalah bayang-bayang tuhan di muka bumi (dzillulloh fil ardh). Sultan-Sultan atau raja-raja di Jawa juga berada dalam nuansa ini,oleh karena itu kata-kata raja dianggap sebagai kata-kata tuhan, apapun harus berlaku, tidak bisa dicabut, sabda pendito ratu. Di Iran pasca Syah Reza Pahlevi, aplikasi kedaulatan Tuhan dalam politik diatur secara lebih konseptual dalam apa yang disebut wilayat al faqih, yakni bahwa kekuasaan politik tertinggi ada pada Ayatullah al `Uzma. Demokrasi boleh berjalan tetapi kesemuanya bisa diveto oleh Ayatullah al`Uzma sebagai pemegang kedaulatan Tuhan.

Kedaulatan Tuhan dalam Partai Politik di Indonesia

Tanpa disadari ternyata teologi politik Syi`ah dianut oleh partai-partai politk Indonesia, terutama partai-partai Islam. Yang pertama menjalankan system ini adalah NU, baik sekarang ketika menjadi ormas maupun dulu ketika masih sebagai Partai Politik. Di dalam NU, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Rais `Am Syuri`ah. Rais`Am bisa menveto semua keputusan lembaga dibawahnya. Karena lembaga Syuriyah ini dipersepsi lebih dekat vertikalnya ke kedaulatan Tuhan, maka dasar keputusannya melalui prosedur salat istikharah,yakni mohon Tuhan sendiri yang memilihkan keputusan yang terbaik. Sudah barang tentu, seperti juga yang berlangsung di kepausan atau wilayatul faqih Iran, efektifitas ini sangat bergantung kepada kewibawaan pribadi rais `am. Ketika pengurus tanfidziyahnya lebih “cerdas” atau “nakal” maka otoritas syuriyah ternyata bisa digoyang. Pola NU juga menurun ke PKB. Di PKB, ketua Dewan Syuro adalah pemegang kedaulatan politik tertinggi.Maka Matori Abdul jalil, Alwi Syihab dan sekarang Muhaimin Iskandar nggak bisa tidak harus pandai-pandai menempatkan diri dibawah bayang-bayang kedaulatan tuhan yang dipegang oleh ketua Dewan Syuro, yang sekarang dipegang oleh Gus Dur. Jika tidak maka ia bisa kualat. PKS ternyata juga memakai system ini. Kedaulatan politik tertinggi PKS dipegang oleh Majlis Syuro, oleh karena itu persaingan politik intern PKS tidak heboh, karena semangat yang dikembangkan adalah sami`na wa atho`na (kepatuhan) kepada Majlis Syuro. Partai Bulan Bintang dan Bintang Bulan (PBB) juga memakai struktur ini, meski kewibawaan Majlis Syuronya tidak terlalu disakraalkan. Golkar pada zaman orde Baru sesungguhnya juga menjalankan konsep ini, karena kedaulatan politik tertinggi Golkar tetap dipegang oleh Ketua Dewan Pembinanya yaitu Pak Harto. Oleh karena itu berbeda dengan Partai Golkar sekarang, Golkar pada masa PakHarto sangat solid. Partai Demokrat juga mengenal institusi Dewan Pembina. Tetapi dalam AD ART nya Dewan Pembina tidak disebut memiliki otoritas setingkat kedaulatan tuhan, dibatasi hanya mengarahkan perjuangan, memberikan pembinaan dan menerima laporan. Meski demikian, Ketua Dewan Pembina yang sekarang dijabat oleh Presiden SBY sangat efektip dalam memelihara soliditas partai.
posted by : Mubarok institute

Post a Comment

Home

My Photo
Name:

Prof. Dr. Achmad Mubarok MA achmad.mubarok@yahoo.com

Only Articles In
Photos of Activities
Best Seller Books by Prof. DR Achmad Mubarok MA
Join Mubarok Institute’s Mailing List
Blog Development By
Consultation


Shoutbox


Mubarok Institute Weblog System
Designed by Kriswantoro
Powered by Blogger